Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kg dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai dilakukan bulan Juli 2025 ini. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, intervensi baru bisa dilakukan setelah anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cair.
Seperti diketahui, bantuan beras 10 kg merupakan bagian dari paket subsidi yang digelontorkan pemerintah bagi warga RI untuk bulan Juni dan Juli 2025. Namun, penyalurannya baru dilaksanakan bulan Juli ini, sehingga keluarga penerima manfaat akan mendapat sekaligus 2 bulan pencairan bantuan tersebut.
"Kalau nggak ada duitnya, mau pakai apa? Jadi gini, kalau kita bekerja itu kan ikut prosedur. Prosedurnya itu, kalau dari BPK, kita mengeluarkan anggaran, harus sudah ada anggarannya. Nah, nggak bisa anggarannya belum ada, kamu bekerja, itu nggak boleh," kata Arief saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Ia memastikan saat ini seluruh prosedur sudah dilalui, tinggal menunggu pencairan dana dari Kementerian Keuangan. "Rakortas-nya udah, Menteri Keuangannya sudah setuju, tinggal transfer-nya, setelah itu baru bisa," ujarnya.
Meski dana belum resmi ditransfer, Arief optimistis penyaluran bisa dilakukan dalam waktu dekat. "Bisa minggu ini lah. Biasanya sehari pencairan anggaran. Yang susah itu kan pengajuannya. Kalau pengajuannya udah disetujui, sudah, cepat (prosesnya)," kata dia.
Adapun alasan teknis lainnya, kata Arief, karena pada bulan Maret-April kondisi masih panen raya, sehingga stok beras melimpah, dan harga beras sempat terkendali karena produksi yang melimpah.
"Oh iya kan, big harvest atau panen raya itu kan di bulan Maret-April. Di mana produksi setara berasnya itu kan di atas 5-10 juta ton. Begitu di bulan Mei-Juni kan panennya turun. Itu kan pola-nya begitu," terang Arief.
Dengan penurunan produksi pasca-panen, harga gabah dan beras pun mulai naik. Inilah saat yang dianggap tepat untuk pemerintah masuk lewat intervensi.
"Nah ini waktunya pemerintah melakukan intervensi. Dengan yang pertama, menyalurkan bantuan pangan untuk 18,277 juta KPM (keluarga penerima manfaat). Terus SPHP, ini juga kita lakukan. Sudah benar dong, kita on track," katanya.
Arief juga menegaskan, penyaluran beras SPHP nantinya tak jadi hanya akan dikirim ke wilayah timur Indonesia saja. "Nggak, semua sekarang. Kalau lihat, hampir semua wilayah (harga berasnya naik)," ujarnya. Hal ini merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan harga beras naik di banyak provinsi.
"(Beras SPHP disalurkan ke wilayah) yang terindikasi naik harga berasnya di atas 5% ya. Berarti kita sekarang waktunya. Kan sudah bener, waktunya SPHP sama bantuan pangan disalurkan sekarang," jelas Arief.
Lebih lanjut, Arief menekankan bahwa tujuan utama pemerintah adalah menjaga keseimbangan harga, baik di tingkat petani maupun konsumen.
"Kita pinginnya harga yang wajar. Kalau harga beras terlalu rendah, nanti petaninya yang terdampak. Sekali lagi nih, harga gabah yang wajar, harga beras di penggilingan yang wajar, harga beras di konsumen yang wajar," pungkasnya.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tiba-Tiba Bantuan Beras Gratis 10 Kg & SPHP Disetop, Ada Masalah Apa?
