Jakarta -
Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Pertahanan & Keamanan KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo, menegaskan penguatan ketahanan keamanan maritim di Selat Malaka merupakan agenda strategis untuk menjamin kedaulatan negara di bidang pertahanan, keamanan, dan ekonomi.
Selat Malaka dikenal sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, dengan lebih dari 60 ribu kapal melintas setiap tahun dan mengangkut sekitar seperempat perdagangan maritim global. Bagi Indonesia, kawasan ini menjadi jalur utama distribusi energi, ekspor komoditas, serta lalu lintas logistik yang menopang stabilitas ekonomi nasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika keamanan di Selat Malaka kembali menjadi sorotan. Sepanjang 2025, tercatat peningkatan kasus perompakan dan perampokan laut di wilayah Selat Malaka dan Selat Singapura. Meski sebagian besar berupa pencurian tanpa kekerasan berat, tren kenaikan insiden dinilai menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan, patroli terpadu, serta pemanfaatan teknologi maritim yang lebih canggih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Situasi tersebut berdampak langsung terhadap biaya logistik, premi asuransi pelayaran, hingga kepercayaan pelaku usaha terhadap jalur distribusi laut.
"Keamanan laut berkorelasi langsung dengan daya saing ekonomi. Ketika jalur pelayaran aman, arus barang lancar, harga stabil, dan investor percaya. Sinergi antara negara dan dunia usaha menjadi kunci agar Selat Malaka tetap menjadi jalur perdagangan yang aman, efisien, dan menguntungkan bagi Indonesia," ujar Bamsoet, dalam keterangan tertulis, Jumat (13/2/2026).
Pengurus Bidang Ketahanan Nasional & Mitigasi Resiko KADIN Indonesia hadir antara lain Wakil Ketua Umum Raldy Engelen Pattipeilohy, Ketua Komite Tetap Mitigasi Resiko dan Ketahanan Bisnis, Singgih Baskoro, Ketua Komite Tetap Stabilitas Sosial dan Harmony dunia usaha, Hiskia Pasaribu, Ketua Komite Tetap Kedaulatan Sumber Daya Strategis, Iwan Piliang, Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis, Laksamana Madya TNI AL ( Purn ) Desi Mamahit, serta Wakil Komite Tetap Harry Cumentas, Hemat, Mahendra, Siprianus Kandolia.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, dunia usaha memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas keamanan di Selat Malaka. Sekitar 90 persen perdagangan internasional Indonesia berlangsung melalui jalur laut. Sejumlah komoditas strategis, mulai dari batu bara, kelapa sawit, produk perikanan, hingga manufaktur, sangat bergantung pada kelancaran pelayaran.
Gangguan keamanan, kata dia, berpotensi memicu keterlambatan pengiriman, kenaikan ongkos angkut, hingga penurunan daya saing produk nasional di pasar global.
"KADIN Indonesia melihat keamanan maritim sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi. Dunia usaha membutuhkan kepastian dan rasa aman. Tanpa itu, biaya logistik membengkak dan daya saing melemah. Karena itu, KADIN siap bersinergi dengan pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan pelayaran dan meningkatkan standar keselamatan di pelabuhan serta jalur distribusi," kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar serta Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, peran KADIN dapat diwujudkan melalui penguatan kolaborasi antara sektor swasta dan aparat keamanan. Upaya tersebut antara lain melalui dukungan pengembangan teknologi pemantauan kapal, digitalisasi sistem logistik, serta peningkatan kepatuhan terhadap standar keamanan internasional seperti International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code.
KADIN juga dinilai dapat menjadi jembatan dialog antara pelaku usaha pelayaran, industri asuransi, operator pelabuhan, dan regulator untuk merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika di lapangan.
"Kedaulatan maritim harus berjalan seiring dengan penguatan ekosistem bisnis maritim. Investasi di sektor galangan kapal, industri perawatan kapal, sistem navigasi, dan keamanan siber maritim perlu didorong. KADIN siap ambil bagian, selama ada arah kebijakan yang jelas dan konsisten," pungkas Bamsoet.
(akn/ega)
