Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri agar tidak menggelar open house mewah saat Lebaran. Permintaan ini muncul sebagai bentuk keprihatinan karena banyak rakyat yang terdampak bencana.
"Kita juga harus memberi contoh open house atau apa jangan terlalu mewah-mewahan," ujar Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Sejarah mencatat keteladanan serupa pernah ditunjukkan oleh Presiden Soeharto. Pada Lebaran tahun 1987, keluarga Presiden Soeharto memutuskan tidak melakukan open house di kediaman mereka di Jalan Cendana, Jakarta Pusat. Tradisi yang biasanya digelar setiap 1 Syawal dan menjadi momen pertemuan pejabat hingga masyarakat ini ditiadakan untuk menekankan prinsip hidup sederhana di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Menteri Sekretaris Negara Sudharmono menjelaskan keputusan itu bertujuan agar keluarga presiden memberi contoh perilaku sederhana.
"kalau menerima tamu demikian banyak, seperti ada kesan berupa pesta yang berlebih-lebihan," kata Sudharmono, dikutip dari koran Pelita (22 Mei 1987).
Meski begitu, tradisi saling meminta dan memberi maaf tetap bisa dilakukan, tetapi melalui cara yang lebih sederhana, tidak harus melalui open house resmi di kediaman presiden.
Kondisi ekonomi saat itu memang memaksa pemerintah untuk berhemat. Boediono dalam Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah (2016) menulis, harga ekspor minyak bumi sebagai komoditas utama Indonesia jatuh di pasar global, sehingga pendapatan negara merosot.
Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS melemah, sementara ekspor non-migas belum bisa menutupi defisit. Semua proyek ditinjau ulang, harga BBM dinaikkan, dan gaji PNS ditahan selama empat tahun.
Dalam kondisi itu, Soeharto menekankan pentingnya mencontohkan kesederhanaan. Salah satunya lewat peniadaan acara open house.
"Pada hari Lebaran 1987, saya dan istri tak menerima ucapan selamat Idulfitri di kediaman kami di Jl. Cendana," ungkap Soeharto, dikutip dari autobiografinya Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya (1982).
Akibat keputusan ini, pejabat, tamu diplomatik, dan masyarakat tidak bisa bersalaman langsung dengan presiden. Soeharto pun tidak mau menerima bunga atau bingkisan lain karena dinilai tidak sederhana. Pada akhirnya, keputusan Soeharto ini diikuti oleh para pejabat tinggi negara lainnya.
(mfa/luc)
Add
as a preferred
source on Google
