Jakarta, CNBC Indonesia - Ajudan utama Presiden Donald Trump saat ini tengah bekerja keras mendorong agar perang Amerika Serikat (AS) dengan Iran tidak semakin tereskalasi sebelum pemilihan paruh waktu bulan November demi mencegah kekalahan elektoral Partai Republik. Namun, strategi menahan diri ini sangat terancam menyusul aksi saling balas gempuran antara AS dan Iran yang kembali meledak baru-baru ini.
Mengutip Reuters, Kamis (3/9/2026), para pejabat Gedung Putih dilaporkan baru akan mempertimbangkan peningkatan aksi militer setelah pemungutan suara 3 November mendatang. Militer AS berdalih bahwa rentetan gempuran udara terbaru mereka murni sebagai balasan atas serangan terhadap pasukan Amerika dan lalu lintas laut di kawasan tersebut.
Untuk saat ini, pemerintah AS hanya ingin mengandalkan tekanan ekonomi guna memaksa Iran memberikan konsesi dalam negosiasi masa depan, sesuatu yang gagal dicapai melalui aksi militer selama berbulan-bulan. Salah seorang pejabat Gedung Putih membenarkan fokus pemerintahan saat ini.
"Kami terus menekan Iran, tetapi November adalah prioritas," ucapnya.
Menahan laju perang diyakini akan mencegah konflik tidak populer ini mendominasi berita, mengingat Partai Republik sedang berkampanye untuk mempertahankan mayoritas tipis mereka di Senat dan DPR. Jajak pendapat Reuters/Ipsos pada akhir Agustus menunjukkan hanya 31% orang Amerika yang menyetujui perang ini, sementara 63% menolaknya karena pemilih sangat tidak senang dengan tingginya harga bensin. Jeda taktis ini juga dinilai dapat memberi ruang bagi militer AS untuk mengisi kembali stok amunisinya yang kian menipis.
Namun, menerapkan strategi menahan diri ini menjadi semakin sulit dari hari ke hari. Pada akhir pekan lalu, AS menyerang peluncur roket di Pulau Larak, memicu Iran menembakkan rudal ke Yordania dan Uni Emirat Arab. AS kemudian menyerang lebih banyak target di sekitar Selat Hormuz pada hari Selasa dalam bentrokan terbesar sejak Juli yang menewaskan personel militer dan warga sipil di Iran.
Iran Makin Berani
Analis memprediksi para pemimpin Iran yang makin berani karena minimnya gejolak internal akan terus menyerang target AS dan Teluk secara berkala. Mantan pejabat tinggi Departemen Luar Negeri untuk Timur Tengah di bawah mantan Presiden Joe Biden, Barbara Leaf, menilai Iran memiliki setiap alasan untuk terus menyerang AS.
"Rezim memiliki setiap insentif untuk mengganggu 'ketenangan', yang sebenarnya bukan ketenangan, karena tujuan eksplisit pemerintah adalah meningkatkan tekanan ekonomi secara besar-besaran terhadap Iran," paparnya.
Selain itu, sosok Trump sendiri merupakan faktor liar. Peringkat persetujuannya telah anjlok dari 40% menjadi 33% sejak konflik dimulai. Meski sedang tidak tertarik pada eskalasi, Trump pada hari Selasa mengancam di platform Truth Social akan merespons jauh lebih keras jika Iran berani membalas.
"Jika Negara Iran yang gagal membalas serangan yang sangat beralasan ini, mereka akan diserang lagi pada tingkat yang jauh lebih keras dan lebih tinggi, tetapi itu bukan serangan terbesar dari semuanya, itu sedang menunggu di belakang layar," tegasnya.
Pada hari Rabu, Trump menyatakan kampanye militernya tidak akan berlangsung lama dan membantah keras bahwa pemilu memengaruhi strategi perangnya terhadap Iran.
"Nomor satu, saya tidak mencalonkan diri. Partai saya mencalonkan diri, dan saya akan membantu partai saya. Tetapi saya pikir partai saya menghargai fakta bahwa kita tidak membiarkan Iran memiliki senjata nuklir," tuturnya.
Memasuki bulan ketujuh perang, Gedung Putih kian dibatasi oleh realitas logistik dan politik. Pejabat senior Gedung Putih mengakui adanya pergeseran rencana.
"Jadwal waktu telah berubah. Kalender mengendalikan Iran," katanya.
Media Washington Post melaporkan bahwa Kepala Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara AS telah memperingatkan Kepala Pentagon Pete Hegseth bahwa memperpanjang perang tidak dapat dipertahankan dan akan mengurangi kesiapan militer di tempat lain, di mana militer juga telah menggunakan hampir seluruh pasokan rudal presisi tertentu. Meski Pentagon bersikeras menyatakan bahwa AS memiliki semua yang dibutuhkan, juru bicara Gedung Putih Olivia Wales turut memberikan pembelaan.
"Presiden Trump telah menghancurkan kemampuan militer Iran dan melumpuhkan apa yang tersisa dari ekonominya yang buruk dengan blokade laut paling kuat dalam sejarah dunia dan sanksi yang menghancurkan. Presiden akan terus memajukan kepentingan Amerika di dalam dan luar negeri dan tidak akan pernah membiarkan Iran memiliki senjata nuklir," ungkapnya.
Sekutu negara Teluk sebelumnya juga telah mendesak penurunan ketegangan. Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio termasuk di antara pejabat tinggi yang mendukung agar konflik tetap tenang hingga November. Namun, pengetatan isolasi ekonomi dan ancaman sanksi bagi negara yang berdagang dengan Iran ini juga memiliki batasan, mengingat Iran telah bertahan di bawah sanksi selama puluhan tahun.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent memperingatkan bahwa kampanye tekanan justru dapat memicu Iran untuk menyerang secara militer. Terlebih lagi, negara besar seperti China juga menolak bergabung dalam upaya mengisolasi Iran ini. Rekan senior di Atlantic Council, Alex Plitsas, meragukan keampuhan kebijakan tersebut.
"Tujuan paket sanksi baru ini adalah untuk menambah tekanan ekonomi di atas tekanan yang disebabkan oleh blokade untuk memaksa Iran kembali ke meja perundingan, setelah pemerintah menentukan bahwa itu adalah pilihan yang lebih baik daripada kembali ke aksi kinetik. Iran mengkhawatirkannya, tetapi China telah mengindikasikan bahwa mereka tidak bersedia bermain bola, yang mempertanyakan seberapa efektif hal itu nantinya," pungkasnya.
(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]
