Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan politik di Washington memuncak setelah Senat Amerika Serikat (AS) melakukan pemungutan suara untuk membatasi wewenang Presiden Donald Trump dalam mengambil tindakan militer lebih lanjut di Venezuela. Langkah ini diambil di tengah pernyataan kontroversial Trump yang mengisyaratkan bahwa pengawasan AS atas negara kaya minyak itu bisa berlangsung selama bertahun-tahun.
Dalam langkah yang jarang terjadi, Senat AS memberikan suara 52-47 untuk memajukan resolusi wewenang perang. Resolusi ini mengharuskan Presiden Trump mendapatkan otorisasi dari Kongres sebelum meluncurkan aksi militer tambahan di Venezuela.
Menariknya, sejumlah senator dari Partai Republik turut menyeberang dan mendukung Partai Demokrat untuk meloloskan aturan ini. Melalui media sosial, Trump mengecam keras langkah tersebut.
"Partai Republik seharusnya malu dengan para Senator yang baru saja memberikan suara bersama Demokrat dalam upaya merampas kekuasaan kita untuk melawan dan membela Amerika Serikat," tulis Trump dikutip Reuters, Jumat (9/1/2026).
Ambisi Penguasaan Minyak Jangka Panjang
Dalam sebuah wawancara dengan New York Times, Donald Trump menyatakan bahwa AS kemungkinan akan mengawasi Venezuela dan mengendalikan pendapatan minyaknya untuk waktu yang sangat lama. Setelah operasi penangkapan Presiden Nicolas Maduro akhir pekan lalu, Trump optimistis terhadap potensi profitabilitas Venezuela.
"Hanya waktu yang akan menjawab berapa lama [AS mengawasi Venezuela]. Saya akan katakan, [bisa jadi] jauh lebih lama [dari setahun]. Kami akan membangunnya kembali dengan cara yang sangat menguntungkan," tegas Trump.
Trump juga dijadwalkan bertemu dengan para bos raksasa migas AS seperti Exxon Mobil, ConocoPhillips, dan Chevron di Gedung Putih pada hari Jumat. Pertemuan ini bertujuan membahas strategi untuk meningkatkan produksi minyak di negara yang memiliki cadangan terbukti terbesar di dunia tersebut.
Hubungan dengan Kolombia Membaik, Tahanan Dibebaskan
Di tengah tekanan terhadap Venezuela, Trump justru melunakkan sikapnya terhadap tetangga Venezuela, Kolombia. Setelah sempat mengancam akan melakukan operasi militer di sana, Trump kini mengundang Presiden Kolombia Gustavo Petro ke Washington setelah percakapan telepon yang digambarkan "sangat terhormat."
Sementara itu, dari dalam Venezuela, Ketua Parlemen Jorge Rodriguez mengumumkan pembebasan sejumlah besar tahanan politik, baik warga asing maupun lokal. Langkah ini disebut sebagai "isyarat perdamaian" sepihak di tengah desakan kelompok hak asasi manusia dan tokoh oposisi seperti Maria Corina Machado. Saat ini, organisasi Foro Penal memperkirakan masih terdapat sekitar 863 tahanan politik yang ditahan di bawah rezim sebelumnya.
Hingga saat ini, Trump mengaku memiliki hubungan yang "sangat baik" dengan pemerintahan Presiden interim Delcy Rodriguez, mantan wakil presiden era Maduro, meskipun sebelumnya Washington menganggap pihak oposisi sebagai pemenang sah pemilu 2024.
(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]
