Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan analisis perihal dampak yang berpotensi dialami Indonesia apabila peperangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, terus berkepanjangan. Analisis itu disampaikan SBY dalam dialog bersama Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah seperti dikutip akun YouTube resmi SBY, Selasa (3/3/2026).
"Itu yang sekarang Bung Rizki sedang menjadi pemikiran saya. Saya tidak lagi di pemerintahan, saya lebih banyak menggeluti dunia seni dan itu riil. Tetapi kan tidak mungkin saya tidak berpikir, tidak mungkin saya tidak peduli apa yang akan terjadi di dunia, terlebih implikasi atau dampaknya terhadap negeri kita sendiri Indonesia," ujarnya.
Menurut SBY, saat ini sudah terjadi disrupsi dalam perekonomian kawasan Timur Tengah yang dengan cepat menjadi disrupsi dalam perekonomian global. Hal tersebut disebabkan Timur Tengah merupakan kawasan yang kaya dengan sumber daya energi seperti minyak bumi dan gas alam.
Situasi ini, lanjut SBY, diperburuk dengan kebijakan Iran terhadap Selat Hormuz. Selat itu menyumbang sekitar 20% dari pasokan energi global.
"Apakah itu crude oil, apakah itu bahan bakar minyak, apakah itu gas, yang kalau tersumbat, itu akan mengganggu pasokan, supply. Hukum ekonomi mengatakan, S3 saya di bidang ekonomi, kalau permintaan tetap, penawaran atau supply berkurang karena perang itu, karena banyak kapal tanker ditenggelamkan, banyak yang nggak berani berlayar lagi, dari mana negara yang lain, yang tidak punya sumber energi yang kuat?," kata SBY.
"Akhirnya akan terguncang, harga pasti akan meroket, dua hari ini sudah naik 20 dolar AS per barel. Nah akhirnya cepat atau lambat dengan asumsi perangnya berkepanjangan, dengan asumsi dengan OPEC Plus tidak menambah besar-besaran, maka kekurangan supply akan sangat terasa, berbanding lurus dengan kenaikan harga," lanjutnya.
Chairman of The Yudhoyono Institute itu lantas mengaitkan dampak terkait energi terhadap Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia kini bukan lagi negara pengekspor minyak lantaran hanya memproduksi lifting sebesar 600 ribu barel per hari. Angka itu jauh di bawah era SBY menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi, yaitu 1,5 juta barel per hari.
"Sekarang kita ini nett importer, lebih banyak yang kita beli dibandingkan yang kita produksi di dalam negeri. Nah ketika naik harga per barelnya, maka negara, pemerintah, harus mengeluarkan uang yang banyak untuk menomboki. Karena (asumsi dasar) APBN kita hanya US$ 70 dolar per barel, kalau tembus US$ 100 dolar, US$ 150 dolar, defisit kita ratusan triliun," ujar SBY.
"Ini yang langsung karena disruption (disrupsi) pasokan energi akibat perang di Timur Tengah itu. Masih ada yang lain lagi, anggaplah itu yang paling menjadi perhatian saya pribadi dan saya kira teman-teman lain juga begitu," lanjutnya.
Apabila kita terkena beban yang tinggi, menurut SBY, APBN akan sangat tertekan. Apalagi, APBN sekarang bukan dalam posisi kuat serta memiliki ruang fiskal yang lebar.
"Tidak, ada keterbatasan kita. Utang kita tahun-tahun terakhir juga meningkat dengan tajam. Oleh karena itu, kalau ada perubahan asumsi APBN tahun berjalan 2026, maka akan terpukul," kata SBY.
Pemerintah, lanjut dia, menghadapi dilema. Sebab, jika subsidi digelontorkan habis-habisan, maka APBN akan jebol. Opsi penaikan harga BBM maupun gas memang ada, tapi tidak mudah.
"Siap tidak kita? Kecuali zaman saya dulu saya berani menaikkan (harga BBM) 140%, tidak mudah itu, very painful. Pahit, tapi harus saya ambil, supaya ekonomi selamat," ujar SBY.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu lantas menyinggung orang-orang yang terdampak kenaikan harga energi. Ia lantas menceritakan kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pada era pemerintahannya berawal dari kenaikan harga BBM.
"BLT itu bukan sapu jagat, bukan bansos kapanpun bisa dilaksanakan, harus ada reason-nya. Karena harga BBM naik, harga sembako naik, harga transportasi naik, bagaimana bisa hidup? Itulah BLT. Dibicarakan dengan DPR. Cocok besarannya berapa per bulan, berapa bulan kita bantu. Itu solusi," kata SBY.
Oleh karena itu, SBY yakin Presiden Prabowo Subianto akan memikirkan ini semua.
"Sekarang harus mulai dipersiapkan dengan baik kalau tekanan ekonomi kita, fiskal kita, itu terjadi karena perang yang seperti ini. Tinggal satunya lagi, jangan diabaikan juga rakyat terbawah, grass root, golongan tidak mampu, sejauh mana mereka harus ikut menanggung ini," ujarnya.
"Kalau saya pribadi, biarlah kalau sedang kantongnya kempes, kantong pemerintah kalau kempes sedikit nggak apa-apa, jangan kantong rakyat. Nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa," lanjutnya.
(miq/miq)
Add
as a preferred
source on Google
