Jakarta -
Ketua Bidang Politik DPP PSI Bestari Barus menyoroti Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly yang meminta usulan gelar pahlawan untuk Presiden ke-2 RI Soeharto dikaji. Bestari Barus meminta Yasonna tak ikut-ikutan meributkan soal gelar pahlawan.
"Yasonna Laoly tidak perlu lah ikut-ikutan meributkan soal pemberian gelar pahlawan oleh negara," kata Bestari kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).
Bestari menilai Yasonna semestinya paham soal mekanisme dan tata kelola bernegara. Bestari menyinggung Yasonna yang pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM di kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Negara ini sudah cukup punya perangkat yang mumpuni dan menjalankan fungsi- fungsinya. Masih teringat seharusnya pada masa Pak Jokowi Yasonna diberikan kesempatan untuk menjabat menteri, dua periode bahkan. Seharusnya Yasonna menjadi yang paling paham tentang mekanisme dan tata kelola bernegara," ucapnya.
Ia mengatakan Yasonna semestinya tak mendikte perangkat negara yang sedang bekerja di masa pemerintahan Prabowo Subianto. Ia menyebut pendapat yang disampaikan Yasonna subjektif.
"Jangan kemudian, ketika perangkat negara pada masa Pak Prabowo sedang bekerja justru Yasonna seperti mendikte seakan paling paham bagaimana seharusnya bekerja," ujar Bestari.
"Subjektifitas jangan dijadikan sandaran untuk memberikan penilaian.
Biarkan pemerintah melaksanakan tugas mengelola negara ini dengan sebagaimana mestinya," tambahnya.
Eks kader NasDem ini meminta pemerintah tak terpengaruh dengan kebisingan dalam memutuskan pemberian gelar. Ia berharap putusan pemerintah nantinya mampu memberi kebahagiaan bagi pihak terkait.
"Kami mendukung agar pemerintah tidak terpengaruh dengan kebisingan-kebisingan ini dalam mengambil keputusan untuk memberikan gelar pahlawan kepada anak bangsa yang memenuhi kriteria," ujar Bestari.
"Semoga apa yang menjadi keputusan pemerintah RI dapat memberikan kebahagiaan dan kebanggaan untuk keturunan atau keluarga," sambungnya.
Sebelumnya, Yasonna Laoly meminta usulan gelar pahlawan untuk Presiden ke-2 RI Soeharto dikaji ulang. Yasonna mengatakan kontroversi di publik sangat tinggi.
"Sekarang terjadi pro kontra yang sangat besar ya. Jadi reaksi-reaksi, kalau boleh ya, kita berharap sebaiknya pemberian gelar pahlawan nasional betul-betul dikaji dengan baik lah," kata Yasonna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
"Keputusan MPR yang lalu dan semangat reformasi yang lalu. Ini gerakannya saya lihat kontroversinya sangat tinggi," sambungnya.
(dwr/eva)
