Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto kembali mengungkit mahzab "Serakahnomics". Istilah itu menggambarkan fenomena ekonomi yang terjadi, di mana banyak pengusaha yang serakah dan merugikan negara.
Hal tersebut diungkapkan Prabowo saat Harlah ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, Rabu (24/7/2025). Menurut Prabowo, dia sering mendengar istilah ekonomi yang asing bagi masyarakat.
Kepala negara juga menyinggung gaya komunikasi presiden yang harus sopan, tapi berbeda saat berbicara di kalangan kader PKB dan NU.
"Kalian ngerti bahasa rakyat, bahasa jalan, kalian ngerti. Kalau saya bicara bahasa akademis. Saudara-saudara sekalian perkembangan ekonomi kita penuh dengan anomali-anomali (menirukan gaya serius)," kata Prabowo.
"Kalian ngerti nggak?, pasti di antara kalian ngomongnya nggak mudeng ini, opo anomali-anomali. Nyuri gitu, garong, kalian ngerti kan, ngerampok. Sorry ye," tambahnya.
Prabowo menyindir pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dengan istilah penganut serakahnomics.
"Karena mereka penganut mahzab 'Serakahnomics'. Ini bandel-bandel," ujar Prabowo.
Dukungan moril
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan ada dukungan moril dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nahdlatul Ulama (NU) yang membuat ia berani dan tegas terhadap ketidakadilan.
"Jadi terima kasih PKB hari ini yang dilakukan oleh Ketua Dewan Syuro PKB (KH Ma'ruf Amin) dan Ketua Umum PKB (Abdul Muhaimin Iskandar) yang dilakukan malam ini adalah suntik keberanian kepada saya," ungkapnya.
Prabowo merencanakan bahwa sebelumnya ingin memberikan sambutan yang singkat. Tapi melihat dukungan yang diberikan membuatnya berani untuk bicara tegas.
"Apalagi disuntik keberanian itu. PKB, NU di belakang saya, petani sebelah sini, buruh di situ, kok gentar. Sebenarnya saya mau baik-baik saja tapi ya sudahlah saya kasih warning berkali-kali saudara-saudara. Bersihkan diri atur yang baik," kata Prabowo.
Pihak yang dimaksud Prabowo adalah pengusaha yang berusaha curang, dan serakah yang melakukan aksi yang merugikan negara. Seperti pengoplos beras hingga minyak goreng yang volumenya dikurangi.
"Kalau mau bisnis yang benar ajalah, bayar pajak, iya kan? Bayar pajak, cari untung yang benar, jangan palsu-palsu, botol minyak goreng dikurangi 20% itu namanya nyuri dari rakyat itu. Yang tadi itu Rp 100 triliun tiap tahun. Jadi ya mereka paksakan kita. Sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar," ujar Prabowo.
