Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, saat melakukan rapat kerja pemerintah di Istana Negara, Rabu (8/4/2026). Dua arahan itu terkait menjaga rasio utang dan perjanjian keuangan antara bank sentral.
Dalam rapat itu dihadiri seluruh Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I, hingga Direktur Utama BUMN.
"Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40% walaupun undang-undang menyiapkan sampai 60%, demikian pula juga budget defisit dijaga di level 3%. Dan juga ini dijaga sampai dengan akhir tahun," kata Airlangga, usai rapat.
Kemudian menurut Airlangga, presiden juga memberikan arahan untuk untuk mendorong stabilitas keuangan. Dengan perjanjian pertukaran mata uang melalui bank sentral atau Bilateral Currency Swap.
Airlangga mengatakan, stabilitas keuangan domestik juga baik, dengan cadangan devisa hingga akhir Februari US$ 151,9 miliar.
"Kemudian Bapak Presiden juga mengarahkan Bilateral Currency Swap untuk dilanjutkan. Dan beberapa negara sekarang Tiongkok, Jepang, Australia, Singapura, Malaysia, Korea Selatan. Ke depan beberapa negara juga perlu di dorong," kata Airlangga.
Airlangga lebih lanjut menambahkan pemerintah juga menurunkan biaya haji sebesar Rp 2 juta, di tengah kenaikan harga avtur. Nantinya beban biaya itu akan diserap melalui APBN, sebesar Rp 1,77 triliun untuk 220 jamaah haji.
Sementara, Airlangga menyampaikan dalam rapat, kondisi perekonomian dalam kondisi baik, dengan pertumbuhan di kuartal 4 - 2025 mencapai 5,39%. Selain itu juga harga BBM maupun harga minyak dunia (WTI) turun ke US$ 96,7 per barel, dan US$ 95,23 per barel dari acuan Brent.
"Tadi disampaikan juga kepada bapak presiden kondisi konsumsi kita kuat, di mana konsumsi mewakili 54% dari PDB, ketahanan pangan kita juga relatif kuat. Produksi beras di 2025, 34,7 (juta ton), dan stok Bulog sebesar 4,6 juta ton," kata Airlangga, saat memberikan keterangan.
Lebih lanjut, menurut Airlangga, Kementerian ESDM juga menyepakati untuk menerapkan B50 per 1 Juli demi meningkatkan penghematan sebesar Rp 48 triliun. Selain itu penerimaan pajak juga mengalami peningkatan sebesar 14,3% atau mencapai Rp 462,7 triliun.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
