Prabowo Gelontorkan Rp 805 T Buat Program Prioritas: MBG - Cetak Sawah

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menetapkan rangkaian program prioritas strategis yang dirancang untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memastikan pemerataan hasil pembangunan hingga ke daerah. 

Sepanjang 2025, pemerintah mengcuurkan anggaran sebesar Rp 805 triliun untuk program prioritas yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat Indonesia.

Berikut merupakan program prioritas pemerintah dan realisasi anggarannya di tahun 2025.

1. Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, meningkatkan partisipasi sekolah, serta mendorong perputaran ekonomi lokal.

Program ini menyasar kelompok rentan dan strategis, seperti siswa, balita, ibu hamil/menyusui, serta tenaga pendidik. MBG memiliki tujuan jangka panjang memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Realisasi MBG per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp51,5 triliun, atau 72,5% dari total alokasi APBN Rp71 triliun. Tingkat serapan ini menunjukkan percepatan eksekusi fiskal, sekaligus mencerminkan prioritas tinggi pemerintah terhadap program berbasis perlindungan sosial dan peningkatan kualitas SDM. Sisanya, sekitar 27,5%, masih tersedia untuk mendukung perluasan dan kesinambungan program ke depan.

2. Cek Kesehatan Gratis (CKG)

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bertujuan untuk mendeteksi dini kondisi kesehatan masyarakat guna mencegah penyakit berkembang ke tahap yang lebih berat dan mahal ditangani.

Hingga 31 Desember 2025, CKG telah melayani 70,8 juta penduduk, dengan dukungan anggaran sebesar Rp2,1 triliun.

Pemerintah juga mendorong Revitalisasi Rumah Sakit guna meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan. Anggaran sebesar Rp3,2 triliun dialokasikan untuk peningkatan kelas D/D Pratama menjadi Kelas C, dengan fokus pada penguatan sarana dan prasarana KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-nefrologi).

Dari jumlah tersebut, realisasi Kementerian Kesehatan mencapai Rp1,6 triliun untuk 20 rumah sakit, sementara realisasi melalui DAK Fisik sebesar Rp1,6 triliun masih dalam proses untuk 12 rumah sakit.

3. Sekolah Rakyat

Program Sekolah Rakyat (SR) digulirkan pemerintah sebagai instrumen intervensi sosial untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Hingga 31 Desember 2025, realisasi anggaran SR tercatat mencapai Rp6,6 triliun atau sekitar 80,5% dari pagu Rp8,2 triliun.

Dari sisi implementasi, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 satuan pendidikan setingkat SD hingga SMA yang tersebar di berbagai wilayah, dengan konsentrasi terbesar berada di Pulau Jawa. Model SR dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar.

Fasilitas yang disediakan Sekolah Rakyat antara lain:

• pemeriksaan kesehatan,

• pemetaan potensi,

• penguatan kompetensi dasar akademik,

• pembinaan kedisiplinan,

• penyediaan seragam dan perlengkapan sekolah,

• dukungan pembelajaran digital.

Selain itu, siswa mendapatkan pemenuhan gizi melalui makan tiga kali dan dua kali snack per hari. Pemerintah menempatkan SR sebagai "miniatur pengentasan kemiskinan terpadu" yang terhubung dengan program perlindungan sosial lainnya. Inisiasi ini dilakukan sebagai pondasi persiapan generasi emas 2045.

4. Sekolah Unggul Garuda (SUG) dan Revitalisasi Sekolah

Selain Sekolah Rakyat, kebijakan intervensi di bidang pendidikan juga dilakukan lewat Program Sekolah Unggul Garuda (SUG).

SUG menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan menengah berstandar tinggi. Hingga akhir 2025, realisasi anggaran SUG tercatat mencapai Rp176,8 miliar dari pagu Rp2 triliun. Selain pembiayaan operasional, pemerintah juga menyiapkan skema pembentukan dana abadi pendidikan, dengan alokasi Rp1,7 triliun pada 2025 dan dukungan lanjutan pada periode 2026-2029 melalui Dana Abadi Pendidikan (DAP).

Dari sisi pelaksanaan, SUG terbagi ke dalam dua skema utama, yakni SUG Baru dan SUG Transformasi. Pada SUG Baru, pemerintah mengalokasikan Rp97,8 miliar untuk pembangunan sekolah unggulan baru, hal ini mencakup:

• penerimaan siswa,

• penguatan kurikulum,

• peningkatan kualitas guru,

• penyediaan fasilitas.

Pembangunan ini dilakukan secara bertahap di sejumlah wilayah seperti Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Utara.

Sementara itu, SUG Transformasi menyerap anggaran Rp79 miliar untuk mentransformasi 12 SMA unggulan di 11 provinsi. Transformasi ini ditargetkan mulai beroperasi penuh pada 2026 yang berfokus pada:

• pembinaan siswa,

• pelatihan guru,

• perbaikan manajemen sekolah.

Program ini melengkapi agenda revitalisasi sekolah dan madrasah yang secara nasional telah merealisasikan Rp18,9 triliun atau 94,5% dari pagu Rp20 triliun, mencerminkan upaya pemerintah mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di berbagai daerah.

Selain itu, program ini diarahkan pada penguatan kompetensi siswa SMA berprestasi. Khususnya di bidang sains dan teknologi, sebagai fondasi peningkatan daya saing nasional dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

5. Ketahanan Pangan

Anggaran ketahanan pangan pada APBN 2025 menunjukkan tingkat realisasi yang hampir maksimal. Hingga akhir tahun, realisasi anggaran tercatat mencapai Rp143,9 triliun atau sekitar 99,5% dari pagu Rp144,6 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk memastikan masyarakat memiliki akses pangan yang cukup, aman, dan terjangkau, sekaligus memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Dari sisi pemanfaatan, intervensi dilakukan untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan. Intervensi tersebut antara lain:

• penyaluran 8,1 juta ton pupuk bersubsidi senilai Rp32,7 triliun,

• mencetak sawah baru seluas 69 ribu hektare dengan anggaran Rp  8,9 triliun

• optimalisasi lahan 381 ribu hektare,

• membangun dan merehabilitasi 55 bendungan dan 20 unit jaringan irigasi.

Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk bantuan pangan beras dan minyak goreng bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), serta pembelian hasil panen petani berupa 489,96 ribu ton beras dan 1,65 juta ton gabah.

Stok cadangan beras Bulog yang mencapai 3,3 juta ton per Juli 2025 turut memperkuat sinyal bahwa ketahanan pangan nasional berada dalam kondisi relatif aman di tengah tantangan iklim dan volatilitas global.

6. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM

Program Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM diarahkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus memutus rantai kemiskinan melalui penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.

Hingga akhir 2025, realisasi anggaran program ini mencapai Rp34,0 triliun, atau 84,2% dari total pagu APBN sebesar Rp40,4 triliun, menandakan fokus kuat pemerintah pada sektor produktif skala kecil dan menengah.

Salah satu instrumen utama dalam program ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan plafon penyaluran mencapai Rp270,1 triliun yang didukung subsidi bunga sebesar Rp31,6 triliun.

(mae/mae)