Jakarta -
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menegaskan pentingnya peran Fraksi PPP di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mengawal persatuan dan pembangunan bangsa.
Hal itu disampaikan Mardiono saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Fraksi PPP yang mengangkat tema "Penguatan Peran DPRD dalam Mengawal Persatuan dan Pembangunan Bangsa" di Discovery Hotel Bali.
Menurut Mardiono, peran anggota DPRD dari Fraksi PPP tidak hanya penting bagi tata kelola pemerintahan daerah saat ini, tetapi juga sangat menentukan posisi dan kekuatan PPP dalam kontestasi nasional menyongsong Pemilu 2029.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai partai yang lahir dari semangat persatuan umat, Mardiono menegaskan PPP memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan seluruh kader yang duduk di DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mampu menjadi teladan etika politik, perekat persatuan sosial, serta jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah daerah.
"Seluruh kader PPP di DPRD harus tampil sebagai teladan etika politik, menjadi perekat persatuan sosial, dan menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah daerah. Peran Fraksi PPP di DPRD tidak hanya penting bagi tata kelola daerah hari ini, tetapi juga menentukan masa depan PPP dalam kontestasi nasional ke depan," ujar Mardiono, Sabtu (14/2/2026).
Mardiono juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana ditekankan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menurutnya, pesan tersebut sangat relevan dengan tugas dan fungsi DPRD.
"Tidak ada percepatan pembangunan tanpa keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah. Dan tidak ada pemerataan kesejahteraan tanpa orkestrasi program lintas level pemerintahan," kata Mardiono.
Mardiono yang juga Utusan Khusus Presiden (UKP) meminta seluruh kader PPP yang saat ini duduk di DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia, untuk menjadi jembatan sinergi kebijakan.
"Kader PPP di DPRD harus memastikan program nasional diterjemahkan secara efektif di daerah, sekaligus menyuarakan kebutuhan riil daerah ke tingkat pusat," tutur Mardiono.
Sejalan dengan arah kebijakan nasional, Mardiono menegaskan komitmen PPP untuk mendukung dan mengawal keberhasilan program prioritas Presiden yang berpihak kepada rakyat, di antaranya program ketahanan pangan, program makan bergizi gratis, program sekolah rakyat, program pemeriksaan kesehatan gratis, serta program koperasi desa Merah Putih.
Mardiono menegaskan Fraksi PPP di DPRD memiliki peran strategis untuk mengawal pelaksanaan program-program tersebut di daerah.
"Peran Fraksi PPP adalah memastikan seluruh program itu berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan melalui dukungan regulasi daerah, penganggaran yang memadai, serta pengawasan yang konstruktif," jelas Mardiono.
Lebih lanjut, Mardiono menyebut Bimtek Nasional Fraksi PPP menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas teknokratis kader agar mampu mengawal pembangunan daerah yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.
"Bimtek ini penting untuk memperkuat kapasitas teknokratis kader, sehingga mampu mengawal pembangunan daerah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan," ucap Mardiono.
Dalam kesempatan tersebut, Mardiono juga menekankan pentingnya sinkronisasi gerak antara Fraksi PPP di DPRD dengan garis perjuangan partai. Menurutnya, fraksi bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan perpanjangan tangan partai dalam arena kebijakan publik.
"Fraksi bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan perpanjangan tangan partai dalam arena kebijakan. Karena itu, konsistensi ideologis, disiplin organisasi, dan soliditas fraksi harus terus diperkuat," tegas Mardiono.
Melalui Bimtek Nasional ini, Mardiono berharap para anggota DPRD dari PPP memperoleh penguatan terhadap fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sekaligus mampu meningkatkan komunikasi politik serta penguatan peran sebagai wakil rakyat di daerah.
"Jadikan seluruh pengetahuan yang diperoleh dalam forum ini sebagai bekal untuk bekerja lebih efektif di daerah masing-masing dalam mengantarkan kesejahteraan rakyat," tutup Mardiono.
Sebelumnya, PPP telah menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 11-12 Februari 2026. Agenda tersebut kemudian dilanjutkan dengan Bimtek Nasional sebagai bagian dari penguatan konsolidasi internal partai, sekaligus memantapkan kesiapan kader dalam menyongsong Pemilu 2029.
(akn/ega)
