Jakarta -
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS, Mardani Ali Sera, mendukung Presiden Prabowo Subianto jika merekrut orang baru di kabinetnya harus sesuai dengan kapasitas yang mumpuni, tak harus dari partai. PAN berbicara pentingnya aspirasi dari akademisi maupun masyarakat.
Waketum PAN Saleh Partaonan Daulay menyebut Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa kadernya harus mengutamakan kinerja. Dia menyebut aspirasi tentu juga menjadi elemen yang diutamakan dalam menentukan seseorang bergabung dengan kabinet.
"Di internal partai, bang Zulhas selalu mengingatkan semua kader. Tidak boleh ada yang lalai. Kesempatan saat ini adalah bekerja melayani masyarakat. Harus dimanfaatkan secara maksimal," ujar Saleh kepada wartawan, Senin (10/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau soal reshuffle, kita tunggu aja pandangan akademisi, pengamat, dan masyarakat. Siapa tahu akam ditampung dan dijadikan rujukan. Jadi semua elemen didengar dan berpartisipasi," tambahnya.
Kemudian, Saleh menegaskan bahwa keputusan itu adalah hak prerogatif presiden. Presiden, katanya. berhak melakukan reshuffle dengan segala bentuknya.
"Reshuffle itu bisa menambah atau mengurangi, mengisi yang kosong, merotasi, dan lain-lain. Yang tahu kebutuhan itu, ya presiden. Karena itu, hak tersebut diberikan kepadanya," katanya.
Lebih lanjut, Saleh menyebut PAN tidak mau mencampuri kewenangan konstitusional presiden. Pada intinya, dia menyebut PAN tentu akan terus membantu pemerintah.
Sebelumnya, berembus kabar adanya perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto setelah 17 Agustus mendatang. Sejumlah petinggi parpol hingga Istana merespons isu tersebut.
Dihimpun detikcom, Sabtu (8/8/2026), informasi yang diterima menyebutkan reshuffle akan dilakukan setelah 17 Agustus 2026. Kabar menyebut kocok ulang kabinet ini bersifat kecil-kecilan alias sekadar mengisi jabatan yang saat ini kosong.
Kata PKS
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS, Mardani Ali Sera, menyikapi isu penyegaran kabinet atau reshuffle usai 17 Agustus. Mardani mendukung jika Presiden Prabowo Subianto mau merekrut orang baru di kabinet dengan kapasitas yang mumpuni.
"Belum dapat kabar. Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan," kata Mardani kepada wartawan, Minggu (9/8/2026).
Mardani mengatakan perlu ada reformasi birokrasi di pemerintah. Ia menyinggung Presiden Prabowo memiliki tugas yang berat, mengingat hasil dari sejumlah survei belakangan ini yang dinilai kinerja pemerintah belum maksimal.
"Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi. Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun," kata dia.
Anggota Komisi II DPR RI ini mendukung jika pemerintah mau rekrut orang baru di Kabinet Merah Putih. Mardani memberi catatan untuk memprioritaskan seseorang yang memiliki integritas, tak harus berpatokan dari orang partai.
"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," ujarnya.
Saksikan Live DetikPagi:
(azh/gbr)
