Perpres Segera Diteken Trump, Amerika Kuasai Raksasa China

5 hours ago 1

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menandatangani peraturan presiden (executive order) yang menyatakan bahwa kesepakatan yang sedang dirundingkan soal pembelian saham TikTok, sudah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Artinya, TikTok sudah tidak terancam diblokir.

Reuters melaporkan bahwa Trump berencana mengumumkan dan menandatangani perpres di Washington DC pada Kamis, waktu setempat.

TikTok terancam pemblokiran di AS sejak diundangkannya aturan yang mewajibkan ByteDance, pemilik TikTok, melakukan divestasi ke entitas Amerika Serikat. UU tersebut diterbitkan atas dasar ketakutan AS soal potensi penggunaan TikTok untuk kampanye propaganda, berita bohong, dan aktivitas mata-mata oleh pemerintah China.

Namun, Trump berulang kali memperpanjang tenggat waktu yang diberikan oleh TikTok. Trump juga berulang kali menyatakan dukungannya terhadap TikTok dan pernah menyebut bahwa TikTok adalah salah satu kunci kemenangannya dalam kampanye pemilihan presiden AS.

TikTok kini memiliki 170 pengguna di AS, sedangkan akun TikTok Trump diikuti oleh 15 juta pengguna. Gedung Putih juga telah memiliki akun TikTok.

Trump sebelumnya mengumumkan bahwa pemerintah AS dan China sudah memberikan restu atas negosiasi pembelian saham TikTok dari ByteDance. Lewat prepres yang akan ditandatangani Kamis, Trump diperkirakan akan kembali memberikan perpanjangan tenggat waktu.

Kesepakatan penjualan saham TikTok bakal mengalihkan lebih dari 80 persen kepemilikan TikTok ke entitas AS, termasuk investor di ByteDance, Oracle, dan perusahaan investasi Silver Lake. Pendiri Dell, Michael Dell serta pemimpin konglomerasi media Fox, Lachlan dan Rupert Murdoch juga akan bergabung sebagai investor baru.

Pejabat Gedung Putih menyatakan bahwa valuasi aset TikTok di AS akan mencapai miliaran dolar. Pemerintah AS tidak akan mengambil kursi dewan ataupun menerima "golden share" di entitas baru pemilik TikTok AS. Namun, belum jelas apakah pemerintah AS akan menerima "bayaran" sebagai syarat persetujuan, demikian dikutip dari laporan Reuters, Selasa (23/9/2025).


(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Trump Berubah Pikiran, Begini Nasib 170 Juta Warga AS

Read Entire Article
Kepri Bersatu| | | |