Jakarta - Masyarakat Pulau Tunda mengeluhkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) rusak sehingga aliran listrik tidak stabil. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyampaikan PLN akan membangun PLTS baru pada 2027.
"Atas perjuangan kami semua, PLN akan masuk ke Pulau Tunda. Anggarannya masuk di APBN Perubahan ini. Mudah-mudahan APBN Perubahan ini bisa diketok dan nanti bisa dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang dikelola oleh PT PLN," ucap Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Ari James Faraddy, Rabu (13/5/2026).
PT PLN akan memasang PLTS dengan daya 150 kWp di Pulau Tunda. PLN sendirilah yang akan mengelola PLTS tersebut.
"Jadi masyarakat Pulau Tunda akan mendapatkan akses listrik dari PT PLN," katanya.
Ia mengatakan pembangunan kemungkinan akan dilakukan pada 2027. Untuk saat ini, pemerintah akan membantu akses BBM solar untuk operasional PLTD di Pulau Tunda.
"Kalau anggarannya direalisasikan, pembangunan dilakukan pada 2027. Nah, untuk jangka pendek ini, masyarakat Pulau Tunda membutuhkan solar. Nah, solar ini kita lagi berusaha mendapatkan izin dari BPH Migas," katanya.
Ari James menyebut Pemerintah Provinsi Banten bersama Pemerintah Kabupaten Serang sedang berkomunikasi dengan BPH Migas untuk membantu kelancaran ketersediaan solar di Pulau Tunda.
"Perlu ada surat rekomendasi itu. Karena ini bukan pelayanan umum, tapi penerangan umum. Itu diskresi. Kemarin juga sudah kita hubungkan ke BPH Migas, dan kami juga sedang mencari jadwal untuk bertemu dengan Ibu Bupati Serang. Nanti akan ada informasi lagi seperti apa," katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Serang, Najib Hamas, mengatakan Pemkab Serang juga sedang menjajaki kerja sama dengan PT Metta Energi Sejahtera untuk membangun PLTS mandiri. Pemkab sudah membuat MoU dengan PT Metta tersebut.
"Serang sedang menjajaki potensi CSR untuk pembangunan fasilitas PLTS di Pulau Tunda. Saat ini masih tahap penjajakan lokasi tersebut," katanya.
PLTS Dikeluhkan Rusak
Sebelumnya, PLTS di Pulau Tunda dikeluhkan rusak. Akibatnya, listrik warga Pulau Tunda tidak stabil karena hanya mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
Warga Pulau Tunda, Mamat (43), menyebut ketergantungan pada PLTD membuat pasokan listrik sering tidak stabil. Listrik bergantung pada ketersediaan solar, yang menjadi bahan bakar utama.
"Kalau listrik mati, tower juga ikut mati. Warga jadi susah sinyal dan internet," kata Mamat kepada wartawan, Sabtu (9/5/2026).
Dia menjelaskan, dalam kondisi normal, listrik biasanya menyala mulai pukul 18.00 WIB hingga 06.00 WIB. Namun belakangan, jadwal penerangan kerap berubah akibat gangguan mesin dan keterbatasan stok solar.
"Kadang baru jam 11 malam sudah mati. Pernah juga habis Magrib nyala sebentar, lalu mati lagi karena trouble," ucapnya.
Meski listrik sering tidak stabil, warga Pulau Tunda rutin membayar iuran listrik harian. Besaran iuran bervariasi, mulai Rp 5.500 hingga Rp 15 ribu per malam, tergantung penggunaan alat elektronik di masing-masing rumah.
"Warga antusias bayar iuran listrik. Yang penting iurannya dipakai untuk perawatan dan kebutuhan listrik," ujarnya.
Menurut Mamat, masyarakat masih berharap besar terhadap perbaikan fasilitas tenaga surya yang sebelumnya pernah digunakan sebagai sumber listrik di wilayah tersebut.
"Tenaga suryanya sebenarnya masih bagus, cuma baterai dan instalasinya yang rusak. Kalau diperbaiki, listrik bisa nyala lagi," kata Mamat.
"Warga berharap pemerintah daerah maupun pusat segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan listrik di Pulau Tunda," tambahnya. (aik/dek)
