Jakarta -
Menteri Dalam Negeri (Memdagri) Tito Karnavian menyampaikan perkembangan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari total 52 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 38 daerah atau sekitar 73 persen telah dinyatakan pulih atau sudah mulai berjalan normal.
"Kalau ditotalkan, kira-kira yang sudah normal itu 38 dari 52 daerah, sekitar 73 persen. Yang mendekati normal 6 persen, dan yang masih perlu perhatian khusus ada 11 daerah atau sekitar 21 persen," kata Tito kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Senin (23/3/2026).
Tito menjelaskan pemerintah kini memfokuskan seluruh kekuatan kementerian dan lembaga pada 11 wilayah prioritas yang masih menghadapi sejumlah kendala pemulihan yang berada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dijelaskan Tito, Provinsi Aceh dari 23 kabupaten/kota, sebanyak 18 wilayah terdampak. Sebanyak 10 daerah telah pulih, satu daerah mendekati normal, sementara tujuh lainnya masih menjadi fokus utama, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah, dan Aceh Tamiang.
Data pemulihan wilayah di Sumatera (Rumondang/detikcom)
Sementara di Sumatera Utara, dari 33 kabupaten/kota, terdapat 18 daerah terdampak dengan 15 di antaranya telah pulih. Satu daerah, Tapanuli Selatan, berada pada tahap mendekati normal, sedangkan Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara menjadi wilayah prioritas penanganan.
Adapun di Sumatera Barat, dari 19 kabupaten/kota, sebanyak 16 wilayah terdampak dengan 13 daerah telah pulih. Satu daerah, Tanah Datar, mendekati normal, sementara Agam dan Padang Pariaman menjadi fokus percepatan pemulihan.
"Sayang tidak mengatakan enggak normal, tapi kami akan fokus kekuatan di 11 ini," ungkap Tito.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera ini, indikator pemulihan tidak hanya dilihat dari kondisi fisik, tetapi juga mencakup berfungsinya pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan, akses transportasi, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
"Jalan nasional sudah 100 persen fungsional di tiga provinsi. Jembatan nasional juga sudah bisa dilalui meskipun sebagian masih bersifat sementara," jelas Tito.
Selain itu, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas di sebagian wilayah telah kembali beroperasi normal. Aktivitas ekonomi juga mulai pulih, ditandai dengan sejumlah pasar yang telah kembali dibuka.
Meski demikian, sejumlah sektor masih memerlukan perhatian, terutama pendidikan, infrastruktur jalan daerah, serta normalisasi sungai yang terdampak sedimentasi.
"Sungai bagi saya penting, ini akan makan waktu panjang kalau sungai, karena sungai jumlahnya banyak," tuturnya.
Dalam aspek kemanusiaan, Tito menyebut jumlah pengungsi di tenda juga mengalami penurunan signifikan. Dari semula sekitar 2,1 juta jiwa, kini tersisa sekitar 173 jiwa atau 47 kepala keluarga.
"Dari 2 juta lebih pengungsi pada awal Desember, sekarang tersisa kurang lebih 173 jiwa. Ini sudah sangat jauh berkurang," ucap Tito.
Pemerintah menyediakan dua skema bagi warga terdampak, yakni hunian sementara (huntara) atau dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan.
Untuk kerusakan rumah, bantuan juga diberikan dengan nilai bervariasi, mulai dari Rp 15 juta untuk rusak ringan hingga Rp 60 juta untuk rusak berat.
Tito menambahkan, pemerintah akan terus mempercepat pembangunan hunian tetap serta perbaikan infrastruktur dasar di wilayah prioritas.
"Fokus kami sekarang memastikan 11 daerah ini bisa segera menyusul menjadi normal dengan dukungan penuh dari seluruh kementerian dan lembaga," pungkas Tito.
Tonton juga video "Prabowo Tinjau Huntara di Aceh Tamiang, Warga Terharu"
(rdp/rdp)
