Jakarta -
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Menurutnya beban utang negara sudah dalam tahap mengkhawatirkan.
Hal itu disampaikan Hasto dalam pidato dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan oleh DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026). Hasto menyebut Indonesia tengah menghadapi tantangan serius, baik di sektor fiskal maupun riil.
"Dalam perspektif ini pun, Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang sangat-sangat serius terhadap fiskal, moneter, dan kehidupan perekonomian di sektor riil," kata Hasto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Defisit transaksi berjalan yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2026 dan keseimbangan primer yang negatif dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita sangatlah mengkhawatirkan. Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang," sambungnya.
Hasto menilai bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belakangan bukan sekadar fenomena pasar. Melainkan cermin dari persoalan kepercayaan dan struktur ekonomi yang rapuh.
Terkait itu, dia menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai lebih mengutamakan kebijakan populis demi kepentingan elektoral ketimbang ketahanan anggaran jangka panjang.
"Terlebih dengan pelemahan rupiah akhir-akhir ini yang menggambarkan adanya persoalan yang bersifat struktural dan ada persoalan terkait dengan kepercayaan. Usulan rekonsolidasi fiskal yang digagas PDI Perjuangan melalui tema fiscal resilience atau ketahanan fiskal, ternyata masih diwarnai oleh berbagai bentuk belanja negara yang bersifat populis dengan harapan elektoral," ucapnya.
Hasto menyatakan dampak dari kondisi tersebut sudah sangat dirasakan oleh masyarakat. Dia mencatat adanya kenaikan harga pangan yang signifikan hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Berbagai persoalan kenaikan harga kebutuhan pangan rakyat, kemiskinan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, dan pemutusan hubungan kerja, kini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Hasto menegaskan bahwa kritik yang disampaikan PDIP adalah bagian dari fungsi kontrol kekuasaan. Dia menyebut peran PDIP sebagai partai penyeimbang sangat krusial agar demokrasi tetap sehat melalui mekanisme check and balance.
"Berbagai kritik sebagai partai penyeimbang ini telah diakui pentingnya, bahkan diapresiasi oleh Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa demokrasi memang memerlukan kontrol, memerlukan check and balance, dan inilah yang dijalankan oleh PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang," tegas Hasto.
Menutup pidatonya, Hasto menyampaikan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar seluruh kader tetap fokus membela rakyat kecil atau kaum Marhaen. Dia meminta kader untuk tidak terjebak dalam zona nyaman dan menjauhi praktik korupsi.
"Jadilah banteng-banteng sejati yang membela setiap rakyat yang tertindas di seluruh lapisan Indonesia kita, saudara-saudara sekalian," perintah Hasto.
"Bangun keteladanan seluruh jajaran partai, bergeraklah turun ke bawah dengan api perjuangan nan tak kunjung padam, dan jangan pernah masuk zona nyaman. Jangan korupsi, jangan salah gunakan kekuasaan," imbuhnya.
Hasto juga menekankan bahwa Pancasila tidak boleh hanya berhenti sebagai falsafah atau slogan semata. Namun harus dijabarkan secara teknokratik dalam setiap kebijakan pemerintahan negara.
Menurutnya, setiap regulasi dan program yang diputuskan oleh pemerintah harus memiliki parameter manfaat yang jelas bagi rakyat. Hal ini menjadi krusial agar nilai-nilai dasar negara dapat bertransformasi menjadi kebijakan yang nyata.
"Setiap kebijakan harus jelas manfaatnya bagi rakyat, bagi kedaulatan politik, keberdikarian ekonomi, dan membangun karakter bangsa. Topangan kebijakan teknokratik ini adalah penguasaan iptek, riset, dan inovasi. Tidak ada kemajuan peradaban suatu bangsa tanpa memajukan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakatnya," pungkasnya.
(ond/aud)
