Jakarta -
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa esensi Pancasila adalah pembebasan dan demokrasi yang sehat. Karena itu, dia menyebut kritik tidak boleh dibalas dengan tindakan represif oleh aparat negara.
Hal itu disampaikan Hasto dalam pidato dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan oleh DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Hasto mulanya berbicara tentang kekhawatiran PDIP atas menguatnya militeristik di tanah air.
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis sebagaimana sering disuarakan oleh masyarakat sipil akhir-akhir ini," kata Hasto di hadapan kader dan simpatisan PDIP, Sabtu (1/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya sikap kritis adalah tanggung jawab politik setiap warga negara Indonesia karena rasa cinta kepada tanah air. "Sikap kritis tidak bisa dihadapi dengan represi," lanjut Hasto.
Hasto mengatakan sikap kritis masyarakat merupakan cermin rasa cinta kepada bangsa dan negara. PDIP meyakini kritik merupakan pilar penting dalam pemerintahan.
"Jadi, PDI Perjuangan namanya adalah Partai Demokrasi Indonesia. Kita tidak boleh, karena dari pengalaman ketika berada dalam kekuasaan pemerintahan, bahwa kritik itu penting di dalam demokrasi," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Hasto turut melontarkan pertanyaan kritis mengenai realitas nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan politik negara saat ini. Dia menyebut terjadinya pergeseran substansi demokrasi Indonesia yang kini dinilai menjadi sentralistik.
"Kita sangat menyesalkan bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia, kini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik. Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis," kata Hasto.
Dia juga menyoroti pelemahan sistem hukum yang dinilainya telah menyimpang dari rasa keadilan demi kepentingan kekuasaan. "Sistem hukum yang seharusnya mengedepankan keadilan, telah diubah wataknya untuk tunduk pada kekuasaan. Bahkan aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi alat mobilisasi elektoral dan pelindung elit kekuasaan," tutur Hasto.
"Ini yang terjadi pada Pemilu 2024 yang lalu, maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan," lanjutnya.
Dia menyatakan, tanpa supremasi hukum yang berkeadilan, bangunan politik dan ekonomi bangsa tidak akan pernah kokoh. "Tanpa hukum yang berkeadilan, semua menjadi mahal dan penuh ketidakpastian," ucapnya.
Hasto kemudian memaparkan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai pentingnya mengembalikan visi geopolitik Sukarno atau Bung Karno. Menurutnya, Indonesia harus dipimpin oleh ide kolektif, bukan gagasan perorangan.
Dalam visi tersebut, menurutnya perguruan tinggi harus ditempatkan sebagai pusat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) atau city of intellect. Hasto mencontohkan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai pusat Pancasila dan demokrasi, IPB untuk kedaulatan pangan, hingga ITB untuk teknologi industri dan militer.
"Seluruh koridor strategis dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta dan Berencana menempatkan perguruan tinggi pada peran yang sangat sentral dan strategis. Ini dari Ibu Megawati Soekarnoputri," jelasnya.
Selain itu, Hasto juga menyampaikan pesan dari Megawati kepada seluruh kader partai agar menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai energi perjuangan dan tetap berpihak pada rakyat kecil atau Marhaen.
"Maka oleh Kepala Situation Room, Mas Prananda Prabowo, di dalam protokol partai kita sekarang, kita masukkan lagu 'Bung Karno Bapak Marhaenis'. Ini untuk mengingatkan bahwa Pancasila itu penuh dengan narasi keberpihakan terhadap mereka yang diperlakukan tidak adil, terhadap mereka yang terpinggirkan, mereka yang miskin," pungkasnya.
(ond/jbr)
