Jakarta, CNBC Indonesia - Di 2026, sektor logistik di Indonesia, terutama transportasi dan pergudangan diperkirakan cukup positif. Efisiensi dan efektivitas logistik sering jadi faktor yang disebut berpengaruh besar bagi daya saing Indonesia. Kinerja positif, volume yang bertumbuh, jadi gambaran geliat ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2026 ini.
Founder & CEO Supply Chain Indonesia, Setijadi mengungkapkan sektor ini akan berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp 1.703,21 triliun atau tumbuh sebesar 9,31% antar konsumer (c-to-c). Proyeksi itu berdasarkan hasil analisis terhadap data Badan Pusat Statistik (BPS).
"Analisis pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan bahwa sektor transportasi dan pergudangan terus tumbuh di atas rata-rata tingkat pertumbuhan perekonomian atau pertumbuhan rata-rata sektor atau lapangan usaha selama tiga tahun terakhir," kata Setijadi dalam laporannya.
Sektor ini tumbuh sebesar 19,87% pada 2022, kemudian tumbuh 13,96% pada 2023, dan naik 8,69% pada 2024. Sementara, PDB Indonesia tumbuh sebesar 5,31% pada 2022, kemudian tumbuh 5,05% pada 2023, dan terapresiasi 5,03% pada 2024.
Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDB terus tumbuh secara konsisten. Pada periode 2022-2024, misalnya, kontribusi sektor ini berturut-turut sebesar 5,02%, 5,89%, dan 6,13%.
"Kami memproyeksikan kontribusi itu pada 2025 dan 2026 berturut-turut sebesar 6,36% dan 6,83%. Hal ini mencerminkan sektor ini berperan semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," lanjut Setijadi.
Meskipun subsektor transportasi itu mencakup transportasi barang dan penumpang, namun pertumbuhan sektor itu dapat menggambarkan kinerja sektor logistik yang memang kontribusinya tumbuh secara signifikan dan konsisten pada beberapa periode itu.
Pada 2025, Setijadi memproyeksikan subsektor transportasi akan berkontribusi terhadap PDB sebesar Rp 1.180,88 triliun atau tumbuh 8,64% (c-to-c) pada 2025.
"Di 2026 subsektor ini diproyeksikan akan berkontribusi sebesar Rp 1.344,75 triliun atau tumbuh 8,97% (c-to-c) pada 2026," jelasnya.
Adapun di sektor pergudangan, pihaknya memproyeksikan subsektor ini akan berkontribusi terhadap PDB sebesar Rp 319,40 triliun atau tumbuh sebesar 10,62% (c-to-c) pada 2025.
"Sedangkan di 2026, subsektor ini diproyeksikan akan berkontribusi terhadap PDB sebesar Rp 358,46 triliun atau tumbuh sebesar 10,65% (c-to-c) pada tahun 2025," ujarnya.
Faktor-Faktor Pendorong Pertumbuhan Transportasi Barang dan Pergudangan
Pertumbuhan transportasi barang dan pergudangan atau sektor logistik pada 2026 diperkirakan akan didorong terutama oleh industri pengolahan, perdagangan, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Pada industri pengolahan nonmigas, potensi logistik 2026 akan didominasi industri makanan dan minuman. Industri ini memiliki peran besar dalam karena tingkat konsumsi domestik yang tinggi dan peluang ekspor yang akan terus meningkat.
Beberapa industri pengo-lahan nonmigas lainnya yang terutama akan mendorong pertumbuhan sektor logistik adalah industri kimia dan farmasi, industri barang logam dan elektronik, industri alat angkutan, industri logam dasar, serta industri tekstil dan pakaian jadi.
"Perkembangan sektor logistik juga akan terus didorong secara kuat oleh sektor perdagangan, baik perdagangan dalam negeri, maupun antar negara melalui aktivitas ekspor-impor," ungkapnya.
Secara khusus, pertumbuhan e-commerce yang pesat juga berdampak terhadap peningkatan kebutuhan layanan logistik dan kurir untuk layanan last-mile delivery secara cepat dan efisien. Gudang berkembang menjadi fulfillment center sebagai fasilitas khusus untuk mengelola proses dan pemenuhan pesanan dalam bisnis e-commerce tersebut.
Sementara, perkembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, juga mempengaruhi peningkatan kebutuhan layanan transportasi barang dan pergudangan.
Pendistribusian hasil panen dibutuhkan ke sentra-sentra perdagangan eceran maupun industri pengolahan di berbagai wilayah. Selain itu, kebutuhan fasilitas modern untuk penanganan komoditas juga akan terus meningkat seperti sistem pergudangan dengan sistem kontrol suhu.
"Secara khusus pula, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga akan meningkatkan aktivitas logistik untuk transportasi antar para pelaku yang terlibat dalam rantai pasokannya. Dukungan logistik semakin dibutuhkan karena Program ini diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil yang seringkali terkendala dalam aksesibilitasnya," ucapnya.
Setijadi juga mengatakan dinamika global tetap mempengaruhi perkembangan sektor logistik Indonesia pada 2025. Dinamika ini termasuk sebagai dampak kelanjutan perang dagang AS-China maupun berbagai kebijakan Presiden AS Donald Trump, serta konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan Timur Tengah, yang berdampak terhadap ketidakpastian dan dinamika rantai pasok global.
"Ketidakpastian ini berdampak pada kestabilan perdagangan internasional, aliran barang dan jasa, serta biaya logistik dalam lingkup global," terangnya.
Rekomendasi SCI
Untuk mendorong kinerja industri logistik nasional, SCI merekomendasikan 5 usulan yang diklaim demi perbaikan dan pengembangan logistik nasional.
Pertama, penuntasan dan penerbitan revisi Perpres 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional, pembentukan UU logistik, dan pembentukan lembaga permanen bidang logistik.
Kedua, peningkatan konektivitas logistik secara end-to-end sebagai kelanjutan pembangunan infrastruktur secara masif pada dua periode pemerintahan sebelumnya.
Ketiga, penguatan rantai pasok komoditas nasional dengan pengembangan komoditas-komoditas potensial domestik di berbagai wilayah.
Keempat, pelanjutan program hilirisasi, tidak hanya untuk komoditas pertambangan, namun juga komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain.
Kelima, peningkatan kompetensi SDM, proses, dan teknologi, serta jaringan kerja dan kolaborasi perusahaan-perusahaan penyedia jasa logistik.
"Beberapa upaya itu akan berdampak terhadap peningkatan efisiensi logistik yang penting untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Setijadi.
Indeks Kinerja Logistik Indonesia
Sebelumnya di 2023, Indeks Kinerja Logistik (Logistic Performance Indeks/LPI) dari Bank Dunia melaporkan Indonesia memiliki skor total 3,0 atau berada di peringkat 61. Nilai tersebut sedikit menurun dibandingkan LPI 2018 (skor 3,15 atau peringkat 46), namun masih lebih baik jika dibandingkan LPI 2016 (skor 2,98 atau peringkat 63).
Jika dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country) yang hanya berada di kisaran 2,54, Indonesia masih tergolong di atas rata-rata.
Namun jika dibandingkan dengan negara mitra yang memiliki pertumbuhan tergolong tinggi di Asia seperti China (skor 3,7 atau peringkat 19) dan India (skor 3,4 atau peringkat 47), serta negara-negara ASEAN seperti Singapura (skor 4,14 atau peringkat 1), Malaysia (skor 3,43 atau peringkat 32), dan Thailand (skor 3,26 atau peringkat 45), maka Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar di sisi kinerja logistik.
Secara garis besar komponen LPI dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yakni kelompok pertama yakni input yang terdiri dari kepabeanan (customs), infrastruktur, dan kualitas layanan, serta kelompok kedua yakni outcomes atau kinerja layanan pengiriman yang terdiri dari waktu pengiriman, pengiriman internasional, serta tracking and tracing.
Dari sisi input, indikator logistik memperlihatkan kinerja yang positif. Dari sisi komponen kepabeanan, Indonesia memperoleh skor 2,80, meningkat dibandingkan LPI 2018 (skor 2,67). Dengan kata lain terdapat peningkatan atas efisiensi kepabeanan, transparansi kebijakan kepabeanan, kemudahan proses kepabeanan, dan kerjasama kepabeanan.
Sementara itu, dari sisi infrastruktur, Indonesia mendapatkan skor 2,90 atau dapat mempertahankan capaian yang sama di tahun 2018 dan meningkat dibandingkan LPI 2016 (skor 2,65). Pengukuran komponen ini terkait kualitas, kecepatan, dan ketersediaan infrastruktur di suatu negara seperti jaringan jalan, pelabuhan, bandara, kereta api, dan infrastruktur logistik lainnya.
Di sisi lain, komponen kualitas dan kompetensi logistik, justru mengalami penurunan menjadi skor 2,90 atau lebih rendah dari LPI 2018 (skor 3,10). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hal yang perlu diperhatikan terkait kualitas dan kompetensi logistik diukur melalui indikator-indikator seperti kepuasan pelanggan, keahlian tenaga kerja, inovasi, dan efisiensi biaya.
Sementara dari sisi outcome, kinerja logistik mengalami penurunan pada LPI 2023. Dengan basis pengukuran yang terjadi pada 2022 dimana perekonomian dunia telah pulih dari pandemi Covid-19, meskipun terdapat perubahan pola kerja baru dan kompetisi yang semakin kuat. Dari sisi pengiriman internasional (international shipments), Indonesia memiliki skor 3,0 atau terjun bebas dari LPI 2018 (skor 3,23).
Komponen ini mengukur kecepatan pengiriman, kualitas infrastruktur transportasi, layanan logistik, dan kemudahan administrasi.
Dari sisi kecepatan pemrosesan, misalnya, Indonesia memiliki waktu pemrosesan di pelabuhan rata-rata 1,1 hari. Sementara itu, negara-negara mitra seperti Malaysia memiliki rata-rata waktu 1,0 hari, China rata-rata 0,8 hari, dan India rata-rata 0,9 hari.
Penurunan juga terjadi pada skor tracking dan tracing dengan skor 3,00 atau lebih rendah dari LPI 2018 (skor 3,30). Artinya masih terdapat tugas besar terutama dalam hal ketersediaan sistem pelacakan, tingkat keakuratan informasi, dan kecepatan akses terhadap data pelacakan.
Selanjutnya komponen waktu pengiriman menjadi faktor yang menjadi perhatian besar dalam kinerja logistik yang mengalami penurunan drastis menjadi skor 3,00 atau turun jauh dari LPI 2018 (skor 3,67).
Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian serius pada aspek waktu pengiriman, waktu pemrosesan dokumen, waktu pengiriman barang, dan kepatuhan terhadap jadwal yang telah ditentukan.
Meskipun demikian, Indonesia juga menunjukkan dwelling time pada aktivitas impor yang lebih baik yakni rata-rata 3,2 hari, atau lebih baik dari LPI 2018 (rata-rata 4 hari).
Melihat capaian tersebut, Pemerintah Indonesia perlu mengakselerasi transformasi struktural dalam mengoptimalkan percepatan waktu dan biaya logistik melalui Ekosistem Logistik Nasional (NLE) yang saat ini sedang dilaksanakan.
NLE adalah platform digital yang menyediakan layanan logistik dari hulu ke hilir, memfasilitasi kolaborasi antara Kementerian/Lembaga, perusahaan terkait, dan pelaku logistik.
Di sisi lain, Pemerintah juga terus melanjutkan infrastruktur untuk konektivitas seperti pembangunan jaringan jalan tol, pelabuhan, kereta api, dan bandara yang modern dan efisien.
Langkah pemerintah yang telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah perlu diapresiasi dan diimplementasikan, serta dimungkinkan diperluas dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
