Jakarta, CNBC Indonesia - Organisasi buruh internasional, IndustriaALL Global Union, menyoroti sistem perlindungan pekerja di berbagai negara. Menurut IndustriALL Global Union, negara yang punya sistem perlindungan buruh yang baik sering menjadi tujuan investasi negara maju atau perusahaan internasional.
Hal itu disampaikan saat perwakilan IndustriALL Global Union, General Secretary IndustriALL Atle Hoie dan Asisten General Secretary IndustriALL Kemal Ozkan, turut hadir dalam konferensi pers terkait persiapan aksi damai yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, hari ini, Rabu (24/9/2025). Rencananya, buruh yang tergabung dalam KSPI akan menggelar aksi damai pada 30 September 2025 nanti.
Kemal Ozkan mengatakan, perlindungan dan kepastian hukum menjadi salah satu penilaian utama para investor asing sebelum menanamkan modalnya di suatu negara.
"Kalau kita melihat misalnya angka dari investasi, kebanyakan dari investasi itu justru masuk ke negara-negara yang buruhnya kuat," kata Kemal Ozkan.
Menurutnya, tren saat ini ketika masyarakat bicara terkait dengan perdagangan maupun produksi di negara-negara, seharusnya negara dapat menjamin hak-hak perlindungan pekerja.
"Ketika kita bicara terkait dengan perdagangan maupun produksi di negara-negara, seharusnya negara tersebut melindungi hak pekerja, kemudian juga hak asasi manusianya, justru di situlah mereka mendapatkan keuntungan dari perdagangan mereka," lanjut Kemal Ozkan.
Di sisi lain, saat kepastian hukum dan perlindungan pekerja suatu negara lemah, investor asing justru akan menilai penanaman modal di negara itu juga berisiko.
Mereka bisa saja kehilangan dana investasi yang sudah ditanamkan atau harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk bisa berproduksi.
"Jika mereka membuat kebijakan ketenagakerjaan itu lebih protektif bagi pekerja, maka akan lebih bermanfaat untuk banyak pihak. Manfaat bagi pemerintah, bagi masyarakat, bagi pekerja," ujarnya.
KSPI Soroti IEU-CEPA
Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan saat Indonesia mulai membangun banyak perjanjian dagang internasional, salah satunya Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), tak serta merta langsung menciptakan lapangan kerja baru atau menyerap banyak tenaga kerja dalam negeri.
Sebab menurut dia, sebagian besar investasi yang masuk ke Indonesia akan jatuh ke sektor-sektor padat modal, bukan padat karya.
"Perjanjian fakta-fakta internasional itu tidak serta-merta akan membuka lapangan kerja yang baru. Karena apa? Mereka itu yang liberalisasi modal. Bukan kepada sektor rill," ujar Said Iqbal.
Alih-alih menciptakan lapangan kerja baru, menurutnya Indonesia hanya akan menjadi pasar perusahaan atau negara asing. Sebab produk-produk buatan mereka bisa masuk tanpa tarif alias 0%.
"IEU-CEPA atau mungkin AFTA atau CAFTA itu perjanjian yang hanya menguntungkan kelompok pengusaha besar saja, kenapa? Indonesia kan pasar. Indonesia jumlah penduduknya hampir 280 juta orang. Dalam 280 juta orang ini kan dia pasar buat masuknya barang-barang luar negeri tanpa biaya masuk 0%," terangnya.
Said menegaskan kembali pernyataan serikat buruh dunia IndustriALL Global Union, di mana investasi industri padat modal hanya dapat terjadi jika para buruh memiliki kepastian hukum dan dilindungi negara.
"Tadi kan sudah dijelasin, di internasional justru perusahaan-perusahaan dan negara-negara yang menerapkan hukum-hukum yang melindungi buruh, dia maju," pungkasnya.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tragis Nasib Buruh Outsourcing, Dipalak Rp10-25 Juta Demi Bisa Kerja
