Jakarta, CNBC Indonesia - Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menyoroti dua program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam laporan Global Economic Outlook edisi 2025. Kedua program tersebut adalah Danantara dan Makan Bergizi Gratis.
OECD menilai kedua program ini tidak membebani APBN sehingga kebijakan fiskal pemerintah dinilai 'netral' pada 2025.
"Kebijakan fiskal diproyeksikan akan bersifat netral pada tahun 2025, karena peningkatan belanja pada program makanan gratis dan tambahan investasi publik melalui lembaga pengelola kekayaan negara baru (Danantara) akan dibiayai oleh pemotongan belanja di pos lain," tulis OECD, dikutip Rabu (4/6/2025).
Menurut OECD, transfer penerimaan negara - dalam bentuk dividen BUMN ke Danantara - diterjemahkan sebagai pengeluaran investasi publik baru pada tahun 2025.
OECD pun menilai mempercepat pencairan transfer kekayaan ke Danantara dalam jangka pendek sambil memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya akan mendukung pertumbuhan pada tahun 2025, yang tampaknya tepat di tengah meningkatnya ketidakpastian tentang prospek pertumbuhan.
"Seiring dengan kondisi keuangan yang berangsur-angsur membaik, inflasi tetap dalam kisaran target bank sentral, dan pengeluaran investasi publik dari sovereign wealth fund baru (Danantara) meningkat, permintaan domestik diperkirakan akan meningkat secara bertahap selama paruh kedua tahun 2025 dan 2026," ungkap OECD.
Lebih lanjut, OECD menilai menangani kekurangan gizi pada bayi melalui program makanan gratis akan memperkuat kesehatan masyarakat. Namun, OECD menilai peningkatan penargetan bantuan ini pada rumah tangga yang rentan akan memastikan bahwa dana dibelanjakan secara lebih efisien.
Selain itu, OECD memberikan catatan khusus untuk pajak dan fiskal Indonesia. OECD mengungkapkan reformasi untuk mengurangi aktivitas ilegal yang menyalahi hukum atau aturan akan membantu memperluas basis pajak dan menciptakan ruang fiskal untuk perluasan investasi publik, termasuk infrastruktur transportasi dan energi bersih, serta belanja kesehatan dan pendidikan. OECD juga menyoroti cuti hamil dan jumlah angkatan kerja perempuan di Indonesia dalam laporannya ini.
"Mengalihkan pendanaan cuti hamil dari pengusaha ke asuransi sosial, khususnya untuk perusahaan kecil dan perempuan wiraswasta, akan membantu meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan," tulis OECD.
Saat laporan ini dirilis OECD, Indonesia juga secara resmi telah menyerahkan dokumen penting aksesi, yakni Initial Memorandum (IM). Dokumen ini diserahkan langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam pertemuan bilateral disela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan OECD 2025 yang berlangsung di Paris, Prancis, Selasa (3/6/2025).
IM merupakan dokumen kunci dalam proses aksesi OECD yang memuat asesmen menyeluruh terhadap regulasi dan standar nasional Indonesia terhadap regulasi dan standar OECD.
Penyerahan dokumen ini menjadi bukti komitmen kuat Indonesia dalam proses aksesi OECD sebagaimana telah menjadi bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Momen ini melanjutkan capaian positif di kawasan, di mana Indonesia tidak hanya menjadi negara aksesi pertama Asia Tenggara, tetapi juga yang pertama sampaikan IM.
(haa/haa)
Saksikan video di bawah ini:
Video: OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Jadi 4,7%
Next Article RI Gabung OECD, Yusril Siap Hukum Pejabat Asing Terlibat Suap
