Jakarta, CNBC Indonesia - Akses internet di seluruh Iran dilaporkan terputus secara luas di tengah memburuknya situasi keamanan akibat gelombang demonstrasi nasional yang dipicu krisis ekonomi. Kelompok pemantau jaringan internet NetBlocks menyebut pemadaman ini terjadi saat unjuk rasa semakin meluas dan ketegangan antara warga dan aparat terus meningkat.
Dalam pernyataan di media sosial pada Kamis (8/1/2026), NetBlocks menyatakan pemadaman internet tersebut menyusul "serangkaian langkah sensor digital yang makin meningkat yang menargetkan protes di seluruh negeri dan menghambat hak publik untuk berkomunikasi pada saat yang sangat krusial".
Pemadaman internet secara nasional di tengah eskalasi protes ini dinilai semakin membatasi arus informasi dari dalam Iran, sekaligus menambah kekhawatiran internasional terhadap penanganan krisis sosial dan ekonomi yang tengah dihadapi negara tersebut.
Adapun gelombang protes telah berlangsung sejak akhir Desember di berbagai kota di Iran, dipicu kemarahan publik atas melonjaknya biaya hidup dan anjloknya nilai mata uang nasional. Demonstrasi tersebut menelan korban jiwa.
Setidaknya 21 orang, termasuk anggota pasukan keamanan, dilaporkan tewas sejak aksi protes dimulai, menurut penghitungan kantor berita AFP berdasarkan laporan media lokal dan pernyataan resmi pemerintah.
Dari Teheran, Al Jazeera melaporkan pada Jumat dini hari bahwa ribuan orang turun ke jalan di berbagai wilayah ibu kota. Aksi dimulai sekitar pukul 20.00 waktu setempat pada Kamis malam.
Sementara itu, respons pemerintah Iran terhadap situasi ini menunjukkan perbedaan sikap di tingkat elite. Presiden Masoud Pezeshkian menyerukan agar aparat bertindak dengan "penahanan diri sepenuhnya" dalam menangani demonstrasi.
Namun, pernyataan berbeda disampaikan oleh Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Awal pekan ini, ia mengatakan para perusuh harus "ditempatkan pada tempatnya".
Sikap keras juga datang dari Ketua Mahkamah Agung Iran, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, yang menuduh para demonstran bertindak sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat dan Israel.
Mohseni-Ejei menegaskan tidak akan ada toleransi bagi pihak-pihak yang dianggap menciptakan instabilitas.
"Jika ada yang turun ke jalan untuk kerusuhan atau menciptakan ketidakamanan, atau mendukung mereka, maka tidak ada lagi alasan bagi mereka," katanya.
"Masalah ini sudah menjadi sangat jelas dan transparan. Mereka kini beroperasi sejalan dengan musuh-musuh Republik Islam Iran."
Di tingkat internasional, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti meningkatnya risiko korban jiwa akibat protes. Juru bicaranya, Stephane Dujarric, mengatakan Guterres menekankan pentingnya mencegah jatuhnya korban tambahan.
"Ia juga menyerukan kepada otoritas untuk menjunjung tinggi hak atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai," kata Dujarric.
"Semua individu harus diizinkan untuk berunjuk rasa secara damai dan menyampaikan keluhan mereka."
Iran sebelumnya mengalami gelombang demonstrasi besar pada 2022 dan 2023, menyusul kematian Mahsa Amini, perempuan berusia 22 tahun yang meninggal dalam tahanan polisi setelah ditangkap atas dugaan melanggar aturan berpakaian ketat bagi perempuan.
Dalam gelombang protes terbaru ini, kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia menuduh aparat keamanan menggunakan metode represif tambahan, termasuk melakukan penggerebekan rumah sakit untuk menangkap demonstran yang terluka.
Pada Selasa, Amnesty International melaporkan bahwa pasukan keamanan memasuki Rumah Sakit Imam Khomeini di kota Ilam, Iran barat. Menurut Amnesty, aparat menembakkan gas air mata, merusak pintu, dan melakukan penyerangan terhadap orang-orang di dalam rumah sakit, termasuk tenaga medis.
"Pasukan keamanan Iran harus segera menghentikan penggunaan kekerasan dan senjata api yang melanggar hukum terhadap para demonstran, mengakhiri penangkapan sewenang-wenang terhadap mereka yang mencari perawatan di rumah sakit, memastikan mereka yang terluka menerima perawatan medis yang mereka butuhkan, dan menghormati kesucian fasilitas medis," kata Amnesty International dalam pernyataannya.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
