Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Prancis kini berpacu dengan waktu untuk menghindari kelumpuhan total pemerintahan atau government shutdown. Hal ini terjadi setelah para anggota parlemen gagal mencapai kesepakatan mengenai anggaran negara tahun 2026.
Juru bicara pemerintah, Maud Bregeon, menyatakan bahwa pemerintah akan mendesak badan legislatif untuk segera menyetujui undang-undang darurat (emergency legislation) agar roda pemerintahan tetap bisa berjalan hingga Januari mendatang. Langkah ini diambil guna meredakan tekanan yang semakin besar dari para investor dan lembaga pemeringkat kredit internasional.
Kegagalan komite gabungan dari kedua kamar parlemen untuk merumuskan rancangan anggaran 2026 pada Jumat lalu memaksa Perdana Menteri (PM) Sebastien Lecornu menempuh jalur pintas. Melalui UU darurat ini, pemerintah memiliki kewenangan sementara untuk melakukan pengeluaran, pemungutan pajak, dan peminjaman dana hingga Januari.
"Undang-undang khusus ini bukanlah anggaran tetap... kita harus, sesegera mungkin pada bulan Januari, menyusun anggaran nasional yang utuh," tegas Bregeon mengutip pernyataan Presiden Emmanuel Macron, Selasa (23/12/2025).
Sebenarnya, parlemen diperkirakan akan memberikan suara untuk menyetujui langkah darurat ini hari ini. Namun hingga berita diturunkan belum ada update lebih lanjut.
Sementara itu, investor dan lembaga pemeringkat terus memantau ketat kondisi keuangan Prancis. Negara ini diketahui mencatatkan defisit anggaran tertinggi di zona euro, yang membuat pasar sangat sensitif terhadap risiko ketidakpastian politik dan ancaman shutdown.
Tahun lalu, Prancis juga terpaksa menggunakan mekanisme serupa hingga anggaran 2025 disahkan pada bulan Februari. Namun, langkah darurat tersebut tidaklah gratis; pemerintah mengeklaim kebijakan tersebut menelan biaya tambahan hingga 12 miliar euro (sekitar Rp 234 triliun).
Pemerintahan minoritas di bawah PM Lecornu memiliki ruang gerak yang sangat terbatas di tengah parlemen yang terpecah. Pertempuran anggaran di Prancis sebelumnya tercatat telah menggulingkan tiga pemerintahan sejak Macron kehilangan kursi mayoritasnya pada pemilu 2024.
PM Lecornu berupaya menghindari penggunaan kekuasaan konstitusional khusus untuk memaksakan anggaran, karena hal tersebut berisiko memicu mosi tidak percaya dari kelompok sayap kanan maupun sayap kiri jauh. Meski demikian, politisi konservatif Philippe Juvin berharap teks anggaran penuh tetap bisa disahkan pada awal Januari 2026 mendatang.
(tps/sef)
[Gambas:Video CNBC]
