Presiden Prabowo Subianto menyinggung gubernur yang menganggarkan mobil dinas baru senilai Rp 8 miliar. Pemprov Kaltim memastikan telah menuntaskan seluruh proses pengembalian mobil dinas Gubernur Rudy Mas'ud Rp 8,49 secara administratif di tengah sorotan efisiensi.
"Secara hitungan dan administratif proses pengadaan dianggap sudah tuntas, karena mobil tersebut belum pernah dipakai ke lapangan," kata Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal dilansir Antara, Sabtu (21/3/2026).
Faisal merinci bahwa dari total nilai pembelian Rp8,49 miliar, pihak penyedia armada sesungguhnya hanya menerima pembayaran bersih sebesar Rp7,5 miliar. Selisih angka hampir Rp1 miliar dalam transaksi tersebut merupakan potongan pajak negara berupa pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPh yang telah disetorkan ke kas pemerintahan pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena proses pembelian resmi dibatalkan, Pemprov Kaltim telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memproses pengembalian dana pajak yang secara prosedur memakan waktu dua hingga tiga bulan.
Faisal menegaskan bahwa uang Rp8,49 miliar itu sudah diperhitungkan secara utuh karena mencakup pajak, bea balik nama, ongkos kirim antarpulau, asuransi, serta margin keuntungan perusahaan selaku penyedia.
Sistem pengadaan fasilitas kepala daerah ini sebelumnya dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung yang sah karena memang hanya ada satu distributor di wilayah Jakarta.
"Melalui penyelesaian administrasi dan upaya penarikan kembali dana pajak secara transparan ini, Pemprov Kaltim membuktikan komitmen dalam mendukung efisiensi anggaran sesuai arahan tegas dari pemerintah pusat," imbuhnya.
Prabowo sebelumnya menyinggung kepala daerah yang tak menggunakan anggaran secara efisien. Prabowo menyebut ada gubernur yang pakai uang Rp 8 miliar untuk mobil dinas.
"Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair," ujar Prabowo, Kamis (19/3).
Prabowo menilai pola belanja daerah saat ini masih belum efisien, termasuk dalam penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat. "Banyak pejabat itu menurut saya ini tidak efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar," ungkapnya.
Saksikan Live DetikPagi:
(rfs/imk)
