Menteri Transmigrasi Muhamad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengarahkan jajaran untuk mematangkan perencanaan keuangan guna mencegah kebocoran anggaran. Dia juga meminta agar ego sektoral dihilangkan.
Hal ini disampaikan Iftitah ketika memberi arahan sekaligus membuka rapat koordinasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Transmigrasi di Bekasi, Jawa Barat. Dia menekankan soal pentingnya pengelolaan anggaran yang bersih.
"Persoalan anggaran itu sederhana sebetulnya, persoalan anggaran itu adalah mengenai konsep kewajaran. Maka, kalau pemeriksaan BPK itu sebetulnya walaupun angka-angkanya itu eksak ya, ibaratnya itu Rp 3 pun harus dicantumkan Rp 3. Itu sebetulnya pada pelaksanaannya, itu nanti yang dilihat kewajaran, wajar atau tidak," kata Iftitah, Kamis (178/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(Terkait anggaran) maka menjadi penting bagi kita untuk mengetahui secara benar, mulai dari perencanaannya, tahap persiapannya, eksekusinya, hingga penghasilannya," imbuhnya.
Iftitah meminta jajarannya saling berkoordinasi dalam perencanaan program dan anggaran, sehingga tidak perlu ada rencana anggaran yang memiliki output yang sama dari sektor yang berbeda.
"Saya menginginkan dan memerintahkan kepada seluruh pegawai Kementerian Transmigrasi dalam melakukan perencanaan program dan anggaran untuk 2026, lakukan sinkronisasi duduk bareng, janganlah lihat ego sektoral. Inilah yang sebetulnya harus kita cari titik temunya. Sekali lagi, menjadi penting bagi kita hancurkan ego sektoral dan harus duduk bersama," kata Iftitah.
"Saya juga nanti akan ada beberapa anggaran yang saya kritisi yang sebetulnya itu sebetulnya bisa disinergikan bersama tidak perlu harus di tiap-tiap bagian itu ada mata anggaran yang sama untuk hasil yang sama," imbuhnya.
Dalam arahannya, Iftitah juga meminta agar setiap anggaran di Kementrans tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga memiliki makna. Sehingga, kata dia, anggaran tersebut membangun satu budaya dan memiliki nilai tambah yang maksimal.
"Saya juga berharap itu anggaran harus bermakna. Setiap anggaran bukan hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga harus memiliki makna, harus membangun satu budaya, harus memiliki nilai tambah yang maksimal," kata Iftitah.
Iftitah menegaskan sangat concern dalam pengawasan anggaran. Ia bahkan meminta persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto agar pegawai Kementerian Keuangan boleh dipekerjakan di Kementrans untuk menghindari kebocoran anggaran.
"Masalah anggaran ini betul-betul menjadi concern saya, karena ini adalah concern-nya Bapak Presiden. Bolak-balik Bapak Presiden mengatakan, 'efisiensi dan cegah kebocoran', bolak-balik seperti itu. Maka saya meminta kepada Bapak Presiden karena Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi yang lama sudah pensiun per 1 Agustus, saya minta penggantinya dari Kementerian Keuangan," kata Iftitah.
"Karena masalah penganggaran ini menjadi concern Bapak Presiden, saya ingin sekjen saya orang yang cakap di bidang keuangan dan penganggaran. Sehingga betul-betul kita bisa maksimalkan program yang ada," imbuhnya.
(sol/lir)
