Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat mengungkap sejumlah strategi untuk menangani darurat sampah di berbagai wilayah. Di antaranya lewat pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) dan refuse derived fuel (RDF).
Jumhur menjelaskan proyek PSEL sudah memasuki tahap kontrak dan mulai dibangun di sejumlah daerah. Dia mengatakan teknologi tersebut membutuhkan waktu sebelum bisa beroperasi penuh.
"Sampah, kita punya teknologi yang sering Anda dengar namanya waste to energy atau PSEL. Itu sudah mulai ada kontrak-kontrak dan mulai dibangun. Tapi itu butuh waktu sekitar 2 tahun sampai menjadi kenyataan," kata Jumhur di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Jumhur mengatakan pihaknya juga menyiapkan solusi jangka pendek. Dia mengatakan ada sejumlah teknologi lokal yang bisa digunakan.
"Kita juga mempersiapkan teknologi-teknologi yang the best, hasil karya anak bangsa, untuk memastikan olahan sampah tetap bisa dilakukan tanpa harus menunggu (PSEL) itu selesai," tuturnya.
Jumhur menyebut PSEL tidak bisa menjadi satu-satunya solusi nasional mengatasi sampah. Dia mengatakan sampah di daerah yang tidak terjangkau PSEL akan diolah dengan jurus lain.
"Problem sampah kita adalah menghilangkan atau mengelola sampah. Untuk ratusan kota lain yang skalanya tidak besar untuk menjadi energi, tetap harus kita kelola. Sebagian besar itu reuse, kemudian di-recycle, menjadi batako atau semen," jelas Jumhur.
Selain itu, pemerintah menggencarkan proyek RDF atau pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif. Dia berharap berbagai strategi tersebut dapat mengurangi darurat sampah.
"Sekarang banyak yang darurat kan? Di berbagai kota ada sampah ke mana-mana. Nah, itu karena ada koordinasi yang kurang sempurna di antara berbagai pimpinan daerah. Ini kita kumpulkan mereka dan insyaallah dalam masa antara ini itu bisa kita tangani. Saya kira gitu soal sampah," ujarnya.
Jumhur juga menyebut pihaknya telah memasang alat pemantau di lebih dari 130 titik cerobong asap industri. Langkah itu diambil untuk memastikan perusahaan tidak membuang emisi melebihi ambang batas.
"Juga untuk smokestack, industri, perusahaan-perusahaan industri, kita monitor betul. Kita punya cerobong-cerobong asap, kita punya lebih dari 130 titik-titik yang memantau," kata Jumhur.
Dia mengatakan Kementerian LH juga telah menegur pelaku industri yang terbukti melanggar aturan emisi. Pengawasan dilakukan untuk menurunkan tingkat polusi udara.
"Kita selalu berikan teguran-teguran dan mengawasi agar mereka menurunkan emisi dan polusi udara. Jadi saya rasa itu berjalan terus," tuturnya.
Jumhur menjelaskan sektor transportasi juga menjadi perhatian pemerintah. Dia mengatakan emisi dari kendaraan juga akan dibenahi.
"Itu saya rasa kita terus memperbaiki ya. Dari waktu ke waktu kan mulai dari limbah, sulfur atau apa yang ada di BBM dan sebagainya, itu juga kita benahi untuk kendaraan," ujar Jumhur.
Tonton juga video "Menteri LH Minta Open Dumping di TPST Bantargebang Dihentikan"
(ond/haf)
