Elvan Widyatama, CNBC Indonesia
25 August 2026 18:00
Jakarta, CNBC Indonesia - Palantir Technologies merupakan perusahaan perangkat lunak asal Amerika Serikat (AS) yang menyediakan teknologi untuk mengumpulkan, menggabungkan, dan menganalisis data dalam jumlah besar.
Teknologinya pun telah digunakan baik oleh pemerintah, militer, kepolisian, rumah sakit, hingga perusahaan swasta untuk membantu pengambilan keputusan. Palantir juga telah mengembangkan layanan kecerdasan buatan (AI) yang dapat bekerja menggunakan data internal milik pelanggannya.
Perusahaan yang pada awal perkembangannya mendapat dukungan dari perusahaan modal ventura milik badan intelijen AS yakni Central Intelligence Agency (CIA), kini sedang menikmati pertumbuhan bisnis yang sangat pesat.
Pendapatan Palantir di pasar AS melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi US$1,6 miliar pada kuartal II-2026. Pemerintah AS bahkan menyumbang sekitar 40% terhadap keseluruhan bisnis perusahaan.
Perusahaan swasta di AS juga semakin tertarik menggunakan teknologi Palantir. Perangkat lunaknya dinilai dapat membantu perusahaan mengolah data internal tanpa harus menyerahkan seluruh informasi mentah kepada pengembang AI, seperti OpenAI atau Anthropic.
Popularitas tersebut sempat disinggung Chief Executive Officer (CEO) Palantir Alex Karp dalam paparan kinerja terbaru.
"Saya mulai kesulitan menghadapi popularitas kami saat ini," kata Karp sambil bercanda, dikutip dari The Economist.
Namun, sambutan yang diterima Palantir di luar AS tidak selalu hangat. Di Eropa, perusahaan tersebut menghadapi penolakan karena kedekatannya dengan pemerintah AS, penggunaan teknologinya dalam operasi militer dan deportasi imigran, serta klaim pemasaran yang dinilai berlebihan.
Eropa Mulai Menjaga Jarak
Pada Juli 2026, pejabat keamanan Prancis dan Jerman mengumumkan rencana untuk melakukan penggantian pada sistem yang bergantung kepada Palantir dengan teknologi buatan Eropa.
Tekanan juga muncul di Inggris, yang telah menjadi pasar asing terbesar bagi Palantir sekaligus lokasi sekitar seperenam tenaga kerjanya. Sejumlah anggota parlemen mendesak pemerintah Inggris untuk menggunakan klausul penghentian kontrak Palantir dengan National Health Service (NHS) pada Februari 2027.
Hubungan Palantir dengan pemerintah daerah juga dikabarkan memburuk. Perusahaan menggugat Wali Kota London Sadiq Khan setelah kontraknya dengan Kepolisian Metropolitan London diblokir karena proses pengadaannya dianggap bermasalah.
Sebagian penolakan berasal dari rekam jejak Palantir. Teknologinya digunakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk melacak dan mendeportasi imigran. Perangkat lunak perusahaan juga digunakan militer Israel dalam operasi di Gaza.
Kritik lain mengarah kepada aktivitas lobi perusahaan. Palantir memperoleh kontrak awal dengan pemerintah Inggris ketika pandemi Covid-19 untuk membantu mencocokkan pasien dengan ketersediaan ventilator. Nilai kontrak awal tersebut hanya 1 poundsterling, tetapi kemudian membuka jalan bagi kerja sama yang jauh lebih besar.
Kontroversi itu membuat Palantir menjadi sasaran utama kecemasan Eropa terhadap ketergantungan teknologi dari AS.
Namun, penolakan terhadap Palantir juga memunculkan persoalan lain, tidak banyak perusahaan Inggris maupun Eropa yang mampu menawarkan teknologi dengan kemampuan serupa.
Membenahi Data Pemerintah yang Berantakan
Salah satu masalah besar yang dihadapi layanan publik Inggris adalah data yang tersebar di berbagai sistem dan sulit dihubungkan.
Petugas kepolisian harus membuka puluhan sistem berbeda untuk menjalankan tugas administratif. Di sektor kesehatan, buruknya pertukaran data membuat pasien dapat kehilangan jejak ketika berpindah dari satu layanan ke layanan lainnya.
Palantir menawarkan jalan keluar dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber ke dalam satu sistem. Pegawai yang tidak memiliki kemampuan teknis tinggi kemudian dapat membaca, mencari, dan menggunakan data tersebut.
Di bidang pertahanan, perangkat lunak Palantir digunakan untuk mengetahui pesawat yang berada paling dekat dengan sasaran, memeriksa jumlah amunisi, serta menilai kesiapan perlengkapan militer hingga bagian terkecil.
Teknologi tersebut juga telah diuji oleh Kepolisian Bedfordshire. Dalam uji coba selama delapan hari, jumlah kasus perlindungan anak yang dapat diperiksa meningkat 62%.
Sistem Palantir turut membantu polisi membongkar jaringan kriminal asal Rumania dengan menganalisis sekitar 100.000 pesan. Tanpa perangkat lunak tersebut, proses pemeriksaan diperkirakan membutuhkan waktu berbulan-bulan.
Komisioner Kepolisian Metropolitan London Mark Rowley memperingatkan bahwa pembatalan kontrak dengan Palantir dapat menurunkan produktivitas. Kepolisian kemungkinan harus memangkas ratusan petugas garis depan untuk menutup beban kerja tambahan.
Kontrak Besar dengan NHS
Perhatian terbesar tertuju kepada kontrak Palantir dengan NHS. Perusahaan ditunjuk pada 2023 untuk membangun federated data platform atau FDP.
Platform itu diperkirakan menelan biaya 1,1 miliar poundsterling selama tujuh tahun. Nilainya setara dengan anggaran operasional NHS Inggris selama sekitar dua hari.
Rumah sakit dapat menggunakan FDP untuk mengelola kegiatan administrasi sekaligus memantau pelayanan pasien. Sistem tersebut, misalnya, dapat memberikan peringatan ketika tahapan pengobatan kanker seorang pasien tertunda.
Petugas kemudian dapat langsung menjadwalkan pemeriksaan berikutnya atau memperbarui catatan pasien.
Sejumlah rumah sakit dan otoritas kesehatan daerah sebenarnya telah memiliki sistem dengan kemampuan serupa. Namun, FDP menawarkan peningkatan besar bagi rumah sakit yang baru meninggalkan pencatatan berbasis kertas.
Platform tersebut juga memungkinkan berbagai bagian NHS menggunakan inovasi yang dikembangkan oleh rumah sakit lain. Dalam sebuah kegiatan pengembangan teknologi, seorang perawat dan paramedis dilaporkan mampu membuat purwarupa aplikasi yang mereka butuhkan hanya dalam dua hari.
Data yang telah tersusun lebih rapi juga dapat menjadi fondasi bagi penggunaan AI di lingkungan NHS.
Klaim Manfaat Dipertanyakan
Masalahnya, Palantir dan para pendukungnya dinilai terlalu jauh mempromosikan keberhasilan teknologi tersebut.
Kepala Palantir Inggris dan Eropa Louis Mosley pernah menyebut penggunaan platform perusahaan berkontribusi terhadap tambahan 110.000 operasi di sekitar 40 rumah sakit.
Angka tersebut berasal dari dasbor NHS yang mempromosikan FDP. Namun, data itu sebenarnya mencakup seluruh tambahan operasi sejak 2020, termasuk operasi untuk mengejar antrean yang menumpuk selama pandemi.
Data tersebut tidak memisahkan operasi yang benar-benar bertambah berkat Palantir dari peningkatan yang disebabkan faktor lain.
Pada Juli 2026, otoritas statistik Inggris menegur NHS karena menggunakan angka itu tanpa penjelasan yang memadai.
Mosley kemudian mengakui tidak seluruh tambahan operasi tersebut dapat dikaitkan langsung dengan Palantir. Meski demikian, dia menilai arah pengaruh perangkat lunak tersebut terhadap pelayanan kesehatan tetap terlihat.
Temuan lain juga belum mendukung seluruh klaim perusahaan. Riset Health Foundation menemukan rumah sakit yang menggunakan perangkat Palantir untuk mempercepat kepulangan pasien tidak mencatat perbaikan lebih cepat dibandingkan rumah sakit yang tidak menggunakannya.
Chelsea and Westminster Hospital termasuk salah satu pengguna terbaik platform tersebut. Namun, antrean pasien rumah sakit itu tetap tumbuh lebih cepat dibandingkan hampir seluruh rumah sakit lain.
Kondisi serupa muncul di sektor pertahanan. Palantir dinilai unggul dalam mengubah kebutuhan operasi militer menjadi aliran data yang dapat digunakan. Namun, pemasarannya terkadang menampilkan perusahaan seolah-olah mampu menyediakan seluruh kebutuhan AI dan teknologi pertahanan.
Padahal, Palantir tetap hanya salah satu pemasok dalam rantai teknologi yang lebih luas.
Kekhawatiran atas Data Pasien
Kritik lain menyangkut kemungkinan pegawai Palantir mengakses identitas dan data pasien NHS.
Kekhawatiran semakin besar karena AS memiliki Cloud Act. Aturan tersebut memungkinkan pemerintah AS meminta data dari perusahaan teknologi Amerika, termasuk informasi yang disimpan oleh anak usahanya di luar negeri.
Namun, risiko pengambilan data pasien dinilai relatif terbatas. Informasi tetap berada di bawah kendali masing-masing rumah sakit, sementara teknisi Palantir tidak memiliki izin hukum untuk membuka data pasien bagi kepentingan lain.
Sebagian pihak juga mencemaskan kemungkinan munculnya "tombol pemutus", yaitu ketika pemerintah AS sewaktu-waktu membatasi penggunaan teknologi oleh negara lain.
Akan tetapi, ketergantungan Inggris terhadap perusahaan AS jauh lebih luas daripada Palantir.
NHS menggunakan Microsoft untuk layanan surat elektronik, komunikasi, komputasi awan, dan AI. Lembaga tersebut juga membeli sekitar 500.000 lisensi Microsoft Copilot. Oracle, perusahaan teknologi asal AS lainnya, menjadi pemasok terbesar sistem rekam medis NHS.
Karena itu, memutus hubungan dengan Palantir tidak otomatis mengakhiri ketergantungan teknologi Inggris terhadap AS.
Sulit Mencari Pengganti
Beberapa lembaga pemerintah telah membuktikan bahwa sistem Palantir dapat diganti.
Kementerian Perumahan Inggris, misalnya, mengganti sistem pencocokan pengungsi milik Palantir dengan teknologi yang dikembangkan sendiri. Langkah tersebut diklaim menghemat biaya operasional hingga jutaan pound sterling.
Prancis juga menunjuk perusahaan AI lokal, ChapsVision, untuk mengambil alih kontrak Palantir dengan badan keamanan dalam negeri DGSI. Namun, pergantian baru diperkirakan selesai pada 2028.
Untuk kebutuhan yang lebih besar, mencari pengganti tidak sesederhana itu.
Apabila pemerintah Inggris menghentikan kontrak FDP pada Februari, hampir tidak mungkin membentuk konsorsium baru yang dapat langsung menggantikan Palantir. Perusahaan teknologi lainnya dinilai masih tertinggal cukup jauh.
Di sektor pertahanan, penggunaan teknologi yang belum sebanding juga membawa risiko. Perangkat lunak yang tidak mampu mengolah informasi secara cepat dan akurat dapat membahayakan tentara di medan perang.
Sulitnya mencari pengganti ikut menunjukkan posisi Palantir dalam bisnis pengolahan data dan kecerdasan buatan. Kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan juga tercermin dari pergerakan sahamnya.
Sejak resmi diperdagangkan pada 30 September 2020, saham Palantir telah melonjak hingga 1.794%.
Kapitalisasi pasarnya juga melesat sekitar 2.659%, dari US$15,67 miliar menjadi US$432,41 miliar. Dalam waktu kurang dari enam tahun, nilai pasar perusahaan tersebut membesar hampir 28 kali lipat.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)
