Membangun Negeri Insinyur dari Provinsi

3 hours ago 4

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Indonesia sering membicarakan kekurangan insinyur sebagai persoalan nasional: berapa jumlah insinyur per sejuta penduduk, berapa lulusan teknik yang dihasilkan, atau berapa doktor teknik yang tersedia.

Untuk negara sebesar Indonesia, saya kira pertanyaannya perlu di balik. Bukan hanya berapa banyak insinyur Indonesia, tetapi apakah setiap provinsi mempunyai ekosistem keinsinyuran yang mampu menyelesaikan persoalan ekonomi dan industrinya sendiri?

Kita dapat memperlakukan setiap provinsi seperti sebuah "negara kecil keinsinyuran". Bukan berarti provinsi berdiri sendiri, melainkan masing-masing membangun rantai kemampuan yang lengkap: SMK dan pendidikan vokasi menghasilkan tenaga terampil; politeknik menghasilkan teknisi dan applied engineer; universitas menghasilkan engineer dan peneliti; sedangkan industri menyediakan masalah nyata, fasilitas produksi, apprenticeship, serta pasar bagi teknologi yang dihasilkan.

Pengalaman China memperlihatkan mengapa pendekatan regional masuk akal. Wang, Sutherland, Ning, dan Pan (2015) mempelajari regional innovation systems China pada tingkat provinsi dan menemukan bahwa provinsi berkembang dengan pola berbeda, lebih explorative, exploitative, atau relatif seimbang. Artinya, kemampuan inovasi nasional China tidak tumbuh secara seragam, tetapi tersusun dari berbagai sistem regional dengan karakter masing-masing.

Li (2015), menggunakan data 29 industri manufaktur di 30 wilayah setingkat provinsi China, juga menemukan bahwa spesialisasi industri berkaitan dengan inovasi, tetapi manfaat tersebut bergantung pada kualitas institusi regional.

Jadi sekadar membangun kawasan industri belum cukup. Dibutuhkan mobilitas tenaga kerja, institusi yang bekerja, jaringan pengetahuan, dan hubungan antara perusahaan dengan sumber kemampuan teknologi. Chi dan Qian (2010) bahkan menemukan hubungan positif yang kuat antara pendidikan tinggi tenaga kerja dan aktivitas inovasi provinsi yang diukur menggunakan aplikasi paten penemuan per kapita.

India memberikan pelajaran yang sejalan. Sharma, Nookala, dan Sharma (2012) menunjukkan bahwa sistem inovasi regional India dapat dipahami melalui hubungan antara perusahaan industri, lembaga pendidikan dan penelitian, serta innovation parks. Studi Vedhathiri dan Ramadass (2020) mengenai Meghalaya, Mizoram, dan Tripura juga menunjukkan pentingnya politeknik dan engineering colleges dalam menyediakan teknisi serta engineer untuk mendukung industrialisasi wilayah.

Indonesia sebenarnya tidak memulai dari nol. Kusharsanto, Handayani, dan Artiningsih (2017) menunjukkan bahwa Semarang dan Balikpapan telah menerapkan pendekatan regional innovation system, meskipun integrasi antaraktor masih menjadi tantangan. Yang perlu kita lakukan adalah membuat konsep tersebut jauh lebih engineering-oriented.

Setiap provinsi dapat memilih dua sampai lima engineering missions berdasarkan struktur ekonominya. Jawa Barat dapat memperdalam aerospace, railway, electronics, dan advanced manufacturing.

Kepulauan Riau dapat mengembangkan electronics manufacturing dan marine engineering. Kalimantan Timur dapat memusatkan diri pada mining, energy, dan infrastructure engineering. Sulawesi Selatan dapat membangun maritime dan fisheries engineering.

Keberhasilannya jangan diukur hanya dari jumlah lulusan teknik. Ukurlah berapa teknisi dan engineer yang benar-benar bekerja dalam fungsi engineering, berapa kegiatan R&D industri, apprenticeship, laboratorium bersama, paten, produk baru, dan teknologi yang berhasil dikuasai.

Dengan demikian, Indonesia tidak perlu membangun satu pusat keinsinyuran raksasa. Kita dapat membangun 38 mesin pembelajaran teknologi yang saling terhubung. Pertanyaan kebijakannya kemudian berubah: bukan "berapa insinyur yang kita punya?", melainkan "kemampuan engineering apa yang benar-benar hidup, bekerja, dan terus bereproduksi di setiap provinsi?"


(miq/miq)

Read Entire Article
Kepri Bersatu| | | |