Jakarta, CNBC Indonesia - Investor asing kembali ramai-ramai membeli Surat Berharga Negara (SBN).
Data Kementerian Keuangan menunjukkan tambahan kepemilikan SBN atau net buy SBN menembus Rp 11,68 triliun per hari pada Kamis (20/8/2026). Net buy harian ini menjadi yang tertinggi sepanjang 2026.
Tambahan dari asing tersebut juga termasuk yang diserap pemerintah melalui lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa (18/8/2026).
Lelang SUN pada Selasa pekan lalu menjadi cerminan besarnya minat investor asing kembali ke Indonesia.
Data Kementerian Keuangan mencatat tawaran masuk (incoming bids) dari investor asing mencapai Rp 17,23 triliun pada lelang Surat Utang Negara (SUN) 18 Agustus 2026.
Jumlah ini setara 20,33% dari total penawaran yang masuk yang mencapai Rp 84,76 triliun.
Pemerintah memutuskan menyerap Rp 10,42 triliun dari investor asing, Jumlah ini setara dengan 30,65% dari total yang diambil pada Lelang (Rp 34 triliun).
Jumlah investor asing yang masuk dan dana yang diserap terbilang sangat besar.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan 2019-2024, jumlah penawaran asing yang masuk menjadi yang tertinggi sejak 20 Agustus 2024 (Rp 24,48 triliun). Sementara itu, dana asing yang diserap pada lelang kemarin adalah yang tertinggi sejak 17 Januari 2023 atau lebih dari 3,5 tahun (Rp 10,74 triliun).
Nominal kepemilikan asing per 20 Agustus 2026 di SBN kini menembus Rp 909,04 triliun. Angka ini meningkat Rp 30,3 triliun bila dibandingkan akhir tahun 2025.
Dari persentasenya, kepemilikan asing mulai menanjak ke angka 12,97% dari titik terendahnya tahun ini di April (12,56%).
Secara keseluruhan, lelang pada 18 Agustus kemarin juga menunjukkan masih tingginya minat investor baik dari dalam ataupun luar negeri.
Total penawaran yang masuk, baik dari dalam dan luar negeri, menembus Rp 84,76 triliun. Jumlah ini adalah yang tertinggi sejak lelang pertama di awal tahun.
Yieldrata-rata tertimbang yang dimenangkan juga turun. Seri benchmark 5 tahun FR 0110, misalnya, turun menjadi 7,008% pada 18 Agustus dari 7,295% pada lelang 4 Agustus.
Penurunan yield ini menjadi kabar baik karena pemerintah dapat menerbitkan utang dengan biaya bunga yang lebih rendah.
Derasnya aliran dana asing tidak terlepas dari membaiknya sentimen investor terhadap aset Indonesia. Sejumlah kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk menarik dana asing ditambah intervensi di pasar valuta asing turut menopang penguatan rupiah.
Sepanjang Agustus 2026, rupiah telah menguat sekitar 1,58%, setelah ambruk dalam lima bulan beruntun sebelumnya.
Sentimen positif juga diperkuat keputusan BI untuk menahan suku bunga acuan dalam rapat kebijakan terbaru pada Agustus 2026.
BI juga memperluas program insentif lindung nilai (hedging) untuk mendorong masuknya dana asing ke pasar domestik.
Penguatan rupiah ditopang langkah BI mengoptimalkan berbagai instrumen moneter sekaligus memperluas insentif untuk mendorong arus masuk investasi portofolio asing.
BI menaikkan telah insentif swap jual lindung nilai menjadi 12,5%, sementara insentif Domestic Non-Delivery Forward (DNDF) jual lindung nilai ditetapkan 15%.
Untuk memperkuat transaksi menggunakan mata uang lokal (local currency transaction/LCT) dengan negara mitra, BI juga memberikan premi swap beli lindung nilai sebesar 10% serta mengurangi premi DNDF jual lindung nilai sebesar 10%. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus memperdalam pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA).
BI juga memutuskan untuk mengurangi frekuensi penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari sebelumnya setiap pekan menjadi dua pekan sekali.
Dengan mengurangi lelang, maka BI menyerap likuiditas lebih kecil sehingga likuiditas di sistem keuangan akan lebih besar dan longgar.
Selain kebijakan moneter, prospek fiskal Indonesia turut memberikan angin segar bagi pasar SBN.
Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan defisit anggaran negara pada tahun depan dinilai dapat meningkatkan kredibilitas fiskal dan memperkuat daya tarik obligasi pemerintah.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2027), pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka ini lebih rendah dibandingkan target defisit APBN 2026 sebesar 2,68% PDB dengan pembiayaan Rp689,1 triliun
(mae/mae)
