Jakarta -
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk menggencarkan sosialisasi kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Tito menilai program tersebut berdampak positif bagi masyarakat, terutama kalangan bawah. Selain itu, program ini merupakan inisiatif Presiden RI Prabowo Subianto yang mendorong penyediaan tiga juta rumah bagi rakyat.
"Bapak Presiden sangat serius. Kalau kita lihat programnya beliau, apa saja, pasti programnya yang pro rakyat kecil. Ini menjadi perhatian beliau," ujar Tito dalam keterangannya, Kamis (6/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut disampaikannya pada acara Sosialisasi KUR Perumahan dan FLPP di Majapahit Convention Semarang (MAC) Ballroom, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (5/11/2025). Kegiatan dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, Bank BNI, Bank Jateng, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BRI, Universitas Diponegoro, dan REI.
Tito menekankan saat ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus berupaya merealisasikan kebijakan Prabowo secara optimal. Kementerian PKP juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri. Kolaborasi itu salah satunya menghasilkan kebijakan pembebasan retribusi PBG bagi MBR.
Tito menjelaskan dengan adanya kebijakan pembebasan retribusi PBG bagi MBR, Pemda justru akan semakin diuntungkan. Pasalnya, masyarakat kelak akan membayar pajak kepada Pemda, sehingga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Dan ini manfaatnya bukan hanya bagi masyarakat yang belum punya rumah, atau yang berpenghasilan rendah, supaya rumahnya direnovasi misalnya. Bukan hanya itu, tapi perhitungan ekonomi, kalau tiga juta rumah dibangun [akan mendorong pertumbuhan ekonomi]," paparnya.
Tito pun berharap Pemprov Jateng dapat menggencarkan sosialisasi mengenai pembebasan retribusi PBG bagi MBR. Pasalnya, Jateng dinilai berpotensi besar karena seluruh daerahnya telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Keberadaan MPP juga diyakini akan semakin memudahkan pelayanan PBG di tingkat kabupaten/kota.
Di sisi lain, Tito mendorong Gubernur Jateng Ahmad Luthfi untuk memperkuat koordinasi dengan kepala daerah se-Jateng. Koordinasi tersebut dapat melibatkan para pihak seperti pengusaha real estate, asosiasi perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan upaya tersebut, kebijakan tiga juta rumah diyakini dapat direalisasikan dengan baik di Jateng.
"Semua harus ditemukan dan dikawinkan. Dikawinkan antara pemerintah dengan para pengusaha perbankan, semua harus ketemu sehingga akhirnya semua bisa menyadari dan ini bergerak," pungkasnya.
Sebagai informasi, turut hadir dalam kegiatan ini, Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, dan para undangan lainnya.
(ega/ega)
