Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku mengundang Bank Dunia dan Harvard untuk intip uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang tengah dijalankan di Banyuwangi, Jawa Timur.
"kami juga mengundang dari Bank Dunia untuk melihatnya. Dan juga dari Harvard pada saat itu untuk melihat apa yang kami lakukan," ucapnya diskusi Policy and Research Dialogue oleh LPEM UI bertajuk Sustainable Growth in Indonesia pada Senin (15/12/2025).
Ia membeberkan bahwa bansos digital ditargetkan pemerintah akan beroperasi secara nasional pada Oktober 2026. harapannya dengan adanya bansos digital, akan menekan angka korupsi.
"Jadi jika kita mampu mengelola teknologi pemerintah ini, pada tahun depan, target nasional kita, peluncuran tingkat nasional kita sekitar Oktober tahun depan. Jadi mungkin dua, tiga tahun setelah itu, Indonesia akan sangat, sangat transparan. Dan jauh lebih sedikit korupsi."
Luhut juga dengan bangga memuji bansos digital yang diciptakan oleh para jenius teknologi Indonesia.
"Ini dikelola oleh AI. AI yang dirancang oleh orang-orang Indonesia. Dan bertanggung jawab langsung atas program ini. Karena kita adalah otaknya. Kita memiliki begitu banyak orang cerdas di negara ini," imbuhnya.
Selain itu, adanya program bansos digital ini Luhut mengaku akan menghemat anggaran negara sebesar Rp300 triliun setiap tahun.
"Dan dari Bapanas, lakukan beberapa analisis, kita dapat menghemat sekitar 300 triliun rupiah setiap tahun dari program ini," kata Luhut.
"Jadi Anda bisa membayangkan dampaknya terhadap perekonomian kita."
Terkait dengan digitalisasi bansos, uji coba ini telah dilakukan di Banyuwangi pada September hingga Oktober 2025.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan dalam uji coba bansos digital, 300 keluarga dapat terdata dalam waktu 6 minggu. Adapun data diverifikasi menggunakan identitas berbasis biometrik.
"Data dari berbagai kementerian dipertukarkan secara otomatis dan memberikan manfaat langsung kepada warga melalui pembayaran digital yang aman," ujar Rini.
Proses pengajuan bansos pun juga terpangkas melalui sistem digital. Dari semulanya 7 hari menjadi 3 hari. Rini menjelaskan, perlinsos harus berbasis data pemerintah yang saling terhubung sehingga subsidi itu sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. DTSEN harus diperkuat dengan berbagi data administratif lain sehingga bisa menjadi lebih bersih, akurat, dan update.
Melalui piloting yang telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, proses bisnis yang sebelumnya tujuh tahap, kini dipangkas menjadi tiga tahap. "Dari hasil piloting fase satu, penyaluran berlangsung lebih cepat dan verifikasi kelayakan dapat dilakukan melalui data lintas sektor," jelas Rini.
(ras/haa)
[Gambas:Video CNBC]
