Jakarta, CNBC Indonesia - Operator telekomunikasi menyambut langkah pemerintah yang ingin melibatkan sektor swasta dalam percepatan pembangunan infrastruktur digital, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, mereka mengingatkan bahwa ada sejumlah ganjalan yang perlu dibereskan agar investasi bisa berjalan optimal.
Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), Muhammad Danny Buldansyah, mengatakan bahwa pada dasarnya tujuan pemerintah dan operator sejalan, yakni memperluas jangkauan layanan internet hingga mencakup hampir seluruh populasi Indonesia. Namun, perlu ada kesepahaman ulang soal target cakupan dan peta wilayah prioritas.
"Ini objektifnya harus di-redefine ulang karena kalau enggak salah yang kemarin 3T aja kan ada yang disebut 3T tapi sebenarnya daerah-daerah yang cukup ekonomi, tapi ada sebenarnya daerah yang katanya enggak non-3T tapi ternyata bisnisnya juga nggak ada," kata Danny saat ditemui di Kantor IOH, Rabu (9/7/2025).
Danny menegaskan, operator tidak keberatan untuk terus berinvestasi. Namun agar pembangunan infrastruktur bisa berjalan agresif, industri juga harus dalam kondisi sehat. Salah satu tantangan besar adalah beban biaya regulasi yang dinilai terlalu tinggi.
"Bagaimana menyehatkannya, salah satunya tadi bahwa kita punya regulasi charge ketinggian, sehingga apakah itu frekuensi fee dan lain-lain, membatasi kita untuk berinvestasi," jelas Danny.
"Operator itu sudah terbukti apapun itu selalu akan investasi," imbuhnya.
Menurut Danny, di sejumlah negara, pemerintah bahkan memberikan spektrum secara gratis demi mendorong investasi jaringan. Di Indonesia, biaya untuk spektrum bisa mencapai 12%-14% dari pendapatan operator. Ini dinilai memberatkan dan menyulitkan ekspansi ke wilayah-wilayah yang secara ekonomi kurang menjanjikan.
Padahal, makin luas layanan internet maka kontribusinya terhadap masyarakat dan perekonomian nasional juga akan makin besar. Selain itu, kualitas layanan Indonesia juga perlu digenjot agar tidak terus tertinggal.
"Karena sekarang harganya murah banget. Harga data, harga data murah banget. Tapi pada saat yang sama kualitas kita juga yang termasuk salah satu yang terbawah," ujarnya.
Danny berharap, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, DPR, Komdigi, serta pelaku industri dan asosiasi, bisa duduk bersama untuk menciptakan ekosistem yang sehat. Dengan begitu, investasi swasta untuk membangun internet bisa berjalan lebih optimal dan cepat.
"Nah ini bagaimana kita duduk sama-sama. Kita juga mengerti pemerintah punya target PNBP, punya target PNBP, kemudian juga kalau lelang spektrum diturunkan harganya nanti dikira ada hanky-panky, kenapa dianggap merugikan negara dan lain-lain. Ini makanya harus dibikin cara bermain yang bagus supaya industrinya sehat, pelakunya sehat, industrinya menjadi makin sehat dan objektifnya dua, tadi bagaimana melayani masyarakat lebih banyak lagi." pungkasnya.
(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article AI Disebut Bakal Berkontribusi US$ 366 M Buat Ekonomi Digital RI
