KPK Panggil Wakil Bupati Situbondo Terkait Korupsi Dana Hibah Jatim

Jakarta -

KPK tengah mengusut perkara korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2022. KPK memanggil Wakil Bupati Situbondo Ulfiyah (U) untuk diperiksa sebagai saksi di kasus ini.

"Hari ini Selasa (20/5), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov Jatim TA 2021-2022," kata Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (20/5/2025).

Selain Ufiyah, KPK memanggil anggota DPRD Provinsi Jatim, Zeiniye (Z). Pemeriksaan dijadwalkan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Z, Anggota DPRD Provinsi Jatim. U, Wakil Bupati Situbondo," ucapnya.

Selain keduanya, KPK memanggil sejumlah saksi lain untuk diperiksa di lokasi yang berbeda. Berikut ini rinciannya:

Panggilan pemeriksaan di BPKP Perwakilan Provinsi Jatim

1. BJ Pegawai KONI Provinsi Jatim
2. ES Ketua KONI Provinsi Jatim periode 2012-2022
3. MN Ketua KONI Provinsi Jatim periode 2022-2026
4. AB Sekretaris KONI Provinsi Jatim periode 2022-2026
5. J Bendahara KONI Provinsi Jatim periode 2022-2026
6. HCB Staf Bendahara KONI Provinsi Jatim
7. SHP Staf Bidang Pengadaan KONI Provinsi Jatim
8. NAR Staf Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Provinsi Jatim.

Panggilan pemeriksaan di Kepolisian Resor Pasuruan:

1. FF Swasta
2. BI Karyawan Swasta
3. AR Wiraswasta
4. HA Pensiunan
5. AAH swasta
6. KH Perawat
7. A Wiraswasta
8. AHH Notaris
9. MH Swasta/Staf Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad (2021-2023)
10. MLH Direktur PT. Sidogiri Pandu Utama

Tetapkan 21 Tersangka

Sebelumnya, KPK menetapkan 21 tersangka pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jatim tahun 2019-2022. Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.

"Kami sampaikan bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 KPK menerbitkan sprindik terkait dugaan adanya TPK dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau Pokmas dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022," kata Jubir KPK saat itu, Tessa Mahardhika, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Tessa mengatakan total ada 21 tersangka yang ditetapkan KPK. Ke-21 tersangka itu terdiri atas 4 tersangka penerima dan 17 tersangka pemberi.

"Bahwa dalam sprindik tersebut KPK telah menetapkan 21 tersangka, yaitu 4 tersangka penerima, 17 lainnya sebagai tersangka pemberi," katanya.

Empat tersangka penerima merupakan penyelenggara negara. Sedangkan dari 17 tersangka pemberi, 15 di antaranya pihak swasta dan 2 lainnya penyelenggara negara.

"Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka akan disampaikan kepada teman teman media pada waktunya bilamana penyidikan dianggap telah cukup," ucapnya.

(ial/azh)