Jakarta -
Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) jalin kolaborasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Kerja sama itu untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat dan meningkatkan kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Adapun realisasi dari kolaborasi itu melalui penandatanganan MoU antara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor KP2MI, Jakarta, hari ini.
"(Hari ini) Melakukan penandatangan MoU yang tujuannya adalah meningkatkan kolaborasi dan sinergitas antar lembaga atau antar instrumen negara yang tujuannya adalah tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pekerja migran, baik sebelum ketika penempatan dan sampai sesudah penempatan," kata Mukhtarudin di Kantor KP2MI, Senin (3/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Konteks yang paling relevan dengan Kementerian Sosial adalah kami sesuai juga dengan program prioritas presiden khususnya Sekolah Rakyat. Maka Kementerian P2MI akan bersinergi dengan Kementerian Sosial mengoptimalkan Sekolah Rakyat ini juga masuk juga materinya terkait dengan masalah migran ataupun masalah yang berminat untuk menjadi pekerja migran Indonesia," sambungnya.
Dia menjelaskan langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menginginkan untuk meningkatkan kualitas PMI dan mendukung program-program prioritas pemerintah.
"Memang arahan Bapak Presiden kepada kami adalah dua hal satu perlindungan pekerja migran Indonesia yang semakin berkualitas baik sebelum ketika dan sesudah penempatan maupun adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia pekerja migran Indonesia," tuturnya.
Dia menjelaskan kolaborasi juga bakal terintegrasi dengan program Sekolah Rakyat, khususnya bagi lulusan yang ingin bekerja di luar negeri.
"Kami bersinergi bahwa Sekolah Rakyat itu nanti juga akan juga kita masukkan kurikulum ataupun materi terkait dengan persoalan ataupun masalah pekerja migran Indonesia agar sejak awal, sejak dini program KP2MI khususnya lapangan kerja itu bisa terintegrasi dengan menggunakan segala instrumen negara yang sudah ada," jelasnya.
Dia menjelaskan kolaborasi tersebut juga bertujuan untuk menjawab kebutuhan pasar kerja luar negeri. Nantinya lulusan Sekolah Rakyat yang ingin bekerja di luar negeri bakal dibekali dengan pengetahuan bahasa. Sebab saat ini, bahasa kerap menjadi masalah bagi PMI saat bekerja di luar negeri.
"Untuk kebutuhan pasar luar negeri paling tidak kita bahasa dulu. Bahasa yang mau kita persiapkan adalah bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mandarin, dan kemungkinan bahasa Jerman. Karena ini kan juga memulai banyak permintaan dari negara Eropa dan Barat dan Eropa Timur jadi kita akan mengisi itu," ungkapnya.
Sementara itu, Saifullah menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, lewat kerja sama tersebut para lulusan siswa Sekolah Rakyat yang ingin bekerja di luar negeri bisa mendapatkan pengetahuan lebih awal. Sehingga ketika para siswa lulus, mereka sudah siap untuk melanjutkan karirnya di luar negeri.
"Sekarang sudah ada 166 titik sekolah rakyat beroperasi mulai dari SD, SMP, dan SMA 6.700 diantaranya adalah siswa-siswa yang mengikuti proses pendidikan di tingkat SMA tahun 2028 mereka akan lulus. Insyaallah mudah-mudahan nanti lancar semua mereka akan lulus dari SMA dan tentu selanjutnya tergantung kepada minat bakat daripada siswa-siswi. Kita bagi yang ingin kuliah tentu akan dibimbing didampingi sampai bisa benar-benar kuliah di perguruan tinggi. Mereka mungkin cita-citakan bagi mereka yang ingin bekerja tentu akan kita perkuat dengan keterampilan-keterampilan atau pendidikan vokasi," kata Saifullah.
"Khusus yang ingin bekerja di luar negeri tentu ada pendidikan tambahan khususnya bidang bahasa. Nah dalam urusan penempatan pekerja migran ini tentu yang paling mengerti adalah Pak Menteri beserta jajaran kami berharap nanti pada waktunya Kementerian Perlindungan dan Pekerja Migran bisa memberikan pembelajaran sejak dini," tutupnya.
(anl/ega)
