Kondom Tak Lagi Bebas Pajak, Warga Diprediksi Makin Hobi Beranak

2 hours ago 1

Jakarta, CNBC Indonesia - China akan segera memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas obat-obatan dan produk kontrasepsi seperti kondom. Ini akan menjadi pertama kalinya bagi Negeri Tiongkok menarik pajak untuk produk tersebut dalam lebih dari tiga dekade terakhir. 

Pajak untuk kondom dan alat kontrasepsi lainnya sejalan dengan upaya Beijing untuk mendorong keluarga memiliki lebih banyak anak. Sebelumnya, setelah puluhan tahun, penduduk China hanya boleh memiliki satu anak.

"Obat-obatan dan produk kontrasepsi" tidak akan dibebaskan dari pajak mulai 1 Januari, menurut undang-undang PPN terbaru, seperti dikutip dari Euro News. Produk seperti kondom akan dikenakan PPN 13 persen seperti biasa yang dikenakan pada sebagian besar produk.

Namun, ada potensi masalah yang lebih serius lagi. Para ahli menyuarakan kekhawatiran tentang peningkatan potensi kehamilan yang tidak direncanakan dan penyakit menular seksual karena biaya kontrasepsi yang lebih tinggi.

Kebijakan "satu anak" yang pernah diterapkan oleh Partai Komunis yang berkuasa diberlakukan dari sekitar tahun 1980 hingga 2015. Warga bisa kena denda besar dan hukuman lainnya, dan terkadang aborsi paksa, jika melanggar aturan tersebut. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang lahir melebihi batas tersebut dicabut nomor identitasnya, yang secara efektif menjadikan mereka bukan warga negara.

Pemerintah menaikkan batas kelahiran menjadi dua anak pada 2015. Ketika populasi China mulai mencapai puncaknya dan kemudian menurun, batas tersebut dinaikkan menjadi tiga anak pada 2021. Penggunaan kontrasepsi didorong dan mudah diakses, bahkan gratis.

Pajak kondom diprediksi memiliki dampak yang kecil terhadap peningkatan angka kelahiran. Bagi pasangan yang tidak menginginkan anak atau tidak berencana menambah anak, pajak 13 persen atas alat kontrasepsi kemungkinan besar tidak akan memengaruhi keputusan reproduksi mereka, terutama jika dibandingkan dengan biaya membesarkan anak yang jauh lebih tinggi, kata Qian Cai, direktur Kelompok Penelitian Demografi di Universitas Virginia di Amerika Serikat.

Namun demikian, pemberlakuan pajak tersebut "adalah hal yang logis," kata Yi Fuxian, seorang ilmuwan senior di Universitas Wisconsin-Madison yang berbasis di AS.

"Dulu mereka mengendalikan populasi, tetapi sekarang mereka mendorong orang untuk memiliki lebih banyak bayi; ini adalah kembalinya metode normal untuk menjadikan produk-produk ini sebagai komoditas biasa," kata Yi.

(hsy/hsy)
[Gambas:Video CNBC]

Read Entire Article
Kepri Bersatu| | | |