Jakarta -
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan peran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh wilayah Papua. Peran tersebut dinilai krusial untuk memastikan percepatan pembangunan berjalan selaras, khususnya pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.
Penegasan itu disampaikan Mendagri saat memimpin rapat bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua dengan para gubernur serta bupati/wali kota se-Papua, Senin (15/12). Rapat digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam rangka persiapan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia.
Tito mengatakan bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua dan para kepala daerah di wilayah Papua pada Selasa (16/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Besok sore, jam 3 Bapak Presiden yang akan memberikan arahan tentang langkah-langkah untuk percepatan pembangunan di Papua," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (15/12/2025).
Tito menjelaskan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua tidak bersifat operasional dan tidak mengurangi kewenangan kepala daerah. Komite bertugas melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program pusat dan daerah, melakukan pengawasan pelaksanaan program, serta melaporkan secara berkala kepada Presiden terkait progres yang dijalankan oleh kementerian/lembaga (K/L), pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota.
"Bapak-bapak kepala daerah dapat memanfaatkan Komite ini juga untuk menyampaikan hal-hal yang penting, yang kira-kira, Bapak-Bapak rekan-rekan kepala daerah punya keterbatasan, sehingga perlu ada dukungan," jelasnya.
Tito mengungkapkan saat ini berbagai program pembangunan di Papua dijalankan oleh sejumlah K/L. Agar pelaksanaannya tidak saling tumpang tindih, diperlukan koordinasi yang kuat. Karena itu, peran Komite Eksekutif dinilai penting untuk mengisi celah koordinasi sekaligus memperkuat integrasi program dan kebijakan di Tanah Papua.
Tito juga menjelaskan bahwa komite berperan membantu Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dalam menjalankan kebijakan Otsus, mulai dari pembangunan sumber daya manusia, transformasi ekonomi, hingga penguatan tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan, tanpa koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan infrastruktur berisiko tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
"Kemudian program-program provinsi juga, baik antarprovinsi, dengan program provinsi dengan kabupaten/kota, itu juga harus sinkron. Sehingga tidak overlapping atau tidak ada yang kosong. Itulah gunanya kita mempercepat pembangunan Papua," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua Velix Vernando Wanggai menyampaikan apresiasi kepada Presiden atas komitmen kuat dalam mendorong pembangunan Papua. Ia menegaskan percepatan pembangunan diarahkan pada penguatan di tingkat akar rumput, khususnya di kampung-kampung.
"Papua adalah masa depan ekonomi, masa depan pangan dan energi, dan juga menjadi penentu, sebagai pintu gerbang di kawasan Pasifik. Sehingga percepatan pembangunan masyarakat di Papua adalah wajah dari keadilan sosial di Indonesia," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Velix Wanggai turut didampingi sembilan anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, yakni Ribka Haluk, John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yanni, John Gluba Gebze, dan Juarson Estrella Sihasale.
(akd/ega)
