Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Iskandar, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah merupakan program yang mulia dari perspektif agama.
Ia merujuk pada salah satu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah memberikan makan dan rasa aman kepada manusia.
"Jadi masalah program Presiden memberi makan gratis itu kalau dari perspektif agama ya, itu sesuatu yang sangat mulia," kata Anwar dalam keterangan video yang dikutip CNBC Indonesia, Sabtu (13/6/2026).
"Bahkan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan Allazi falya'budu rabba hażal bait. Allazi at'amahum min ju wa amanahum min khauf. Maka sembahlah Tuhan yang memberi makan dan mengamankan kamu dari hal-hal yang ditakuti," imbuhnya.
Meski demikian, Anwar mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan. Namun, menurut dia, pemerintah telah mengambil langkah penindakan terhadap berbagai pelanggaran yang ditemukan.
"Nah itu mulia dari segi aspek agama, bahwa dari pelaksanaannya terjadi hal-hal yang kurang baik ya tentu kan ada aturannya. Toh nyatanya juga ditindak gitu loh, mulai dari yang paling atas, terus wakilnya, dan sekarang juga banyak itu kemana-mana. Ada anggota DPR, ada wakil Menteri, ada macem-macem lah. Itu kan konkret namanya ditindak. Kecuali kalau dibiarkan," ujarnya.
Anwar menilai anggaran Rp10.000 per penerima manfaat sebenarnya sudah memadai apabila digunakan sesuai ketentuan. Ia menduga berbagai keluhan yang muncul disebabkan oleh praktik penyimpangan yang dilakukan oknum nakal.
"Nah, bagus itu artinya paling tidak begini loh, karena negara itu kasih uang untuk satu penerima manfaat, itu kan Rp10.000. Itu Rp10.000 itu sudah bagus loh, sudah empat sehat lima sempurna itu sebenarnya kalau diterapkan benar. Kenapa menjadi macem-macem, kurang baik dan sebagainya karena memang nakal, di bawah itu nakal, dikurangi, mestinya Rp10.000 dikurangi jadi Rp7.000 atau Rp5.000," katanya.
"Nah, kenapa begitu? Ya mungkin diambil untuk menambeli dulu nyuap, Ketika ingin mendapatkan izin, dia nyuap. Ada satu titik Rp300 juta, Rp500 juta, akibatnya ini yang dirugikan penerima manfaat kan," lanjutnya.
Selain memberikan manfaat bagi siswa dan santri, Anwar mengatakan program MBG juga berkontribusi membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat.
Menurutnya, keberadaan dapur-dapur penyedia makanan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Di saat yang sama, program tersebut juga menciptakan permintaan bagi pelaku usaha mikro dan petani, mulai dari produsen tempe, tahu, peternak ayam, hingga nelayan dan petani sayur.
"Program ini manfaat betul ya. Bukan hanya kepada santri dan pelajar, juga bermanfaat kepada orang-orang yang butuh pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran," ujarnya.
Anwar juga menilai program tersebut turut mendorong perputaran uang di sektor perbankan karena banyak pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memanfaatkan pembiayaan dari bank untuk menjalankan operasionalnya.
Karena manfaatnya yang luas, ia menolak wacana penghentian program MBG. Menurutnya, setiap kekurangan seharusnya diperbaiki, bukan dijadikan alasan untuk membubarkan program.
"Jadi di bawah itu berputar. Ngapain kok diberhentikan? Jangan dong, jangan dihentikan. Bahwa ada kekurangan, ada kesalahan, ya diperbaiki. Ada lumbung, ada tikus, ya tikusnya yang dipateni jangan lumbungnya dibakar," terangnya.
Ia juga meminta berbagai pihak menyampaikan kritik dan masukan melalui dialog yang konstruktif. Menurut dia, pemerintah terbuka menerima laporan terkait berbagai kekurangan yang terjadi di lapangan.
"Jadi menurut saya fikiran untuk membubarkan itu, tidak semua jelek. Jangan berpikir general. BGN itu ada salahnya, iya, tapi benarnya juga banyak, jangan semua disalahin," kata Anwar.
Menurutnya, dari sisi agama, manfaat sosial, maupun landasan hukum, program tersebut memiliki tujuan yang baik. Karena itu, fokus utama yang perlu dilakukan adalah memperbaiki berbagai kelemahan dalam pelaksanaannya.
"Jadi dari perspektif agama pun benar, dari perspektif pemanfaatan untuk pemimpin memberikan manfaat kepada rakyatnya benar, undang-undangnya benar. Cuman kalau ada salah-salah ya didandani, jangan semua dianggap jelek," pungkasnya.
(fsd/fsd)
Add
as a preferred
source on Google
