Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Produk industri kimia digunakan sebagai bahan baku berbagai proses industri lainnya dan merupakan tulang punggung industrialisasi dan berkontribusi besar terhadap perekonomian dunia dan juga perekonomian Indonesia (menciptakan lapangan kerja, penyerapan modal yang besar, nilai tambah setiap prosesnya dan prime mover pembangunan industri nasional). Penguatan industri petrokimia nasional sangat diperlukan karena masih bergantung impor yang berkontribusi defisit neraca perdagangan.
Setiap tahun, lebih dari 11 miliar dolar AS (data tahun 2025) uang bangsa mengalir ke luar negeri. Bukan untuk investasi, bukan untuk transfer teknologi, dan bukan untuk membangun pabrik di dalam negeri, melainkan untuk membeli sesuatu yang seharusnya dapat diproduksi sendiri yaitu produk petrokimia.
Realitas ini berdampak langsung pada harga ponsel yang digunakan masyarakat, kemasan makanan yang dikonsumsi, komponen dashboard kendaraan, hingga bahan baku seragam sekolah anak-anak. Semua produk tersebut berbahan baku petrokimia dan 70% di antaranya masih didatangkan dari luar negeri. Dengan segala kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, Indonesia ternyata masih berperan sebagai pasar, bukan sebagai pemain utama, di industrinya sendiri.
Permasalahan di dalam
Mari kita mencermati data dengan saksama. Kapasitas terpasang industri petrokimia dalam negeri saat ini baru mencapai 5,14 juta ton per tahun dengan tingkat utilisasi pabrik-pabrik yang ada tergolong tinggi, yakni antara 90% hingga 95%. Angka ini menunjukkan bahwa fasilitas produksi yang tersedia telah beroperasi mendekati batas maksimal kapasitasnya.
Sementara itu, kebutuhan nasional terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi. Setiap tahun, Indonesia masih kekurangan pasokan sebesar 10,5 juta ton produk petrokimia. Kekurangan tersebut terpaksa ditutup melalui impor, dengan nilai total mencapai 11 miliar dolar AS (2025) atau setara dengan lebih dari Rp187 triliun (dengan asumsi kurs Rp17.000 per dolar AS).
Perincian impor tersebut adalah sebagai berikut: Produk petrokimia hulu seperti Ethylene, Xylene, Methanol, Benzene, Toluene, dan Propylene. Produk intermediate seperti Etilen Glicol, Propilene Glicol, PTA, dan VCM. Adapun untuk produk hilir, yang memiliki added value paling tinggi, impor meliputi polietilene, polipropilene, polietilen tereftalat, dan resin sintetis lainnya. Data menunjukkan impor terbesar adalah petrokimia hilir, kemudian hulu, dan terendah adalah intermediate.
Yang lebih memprihatinkan, 70% kebutuhan industri petrokimia hilir, produk jadi yang siap digunakan oleh sektor industri lainnya, masih sepenuhnya bergantung pada pemasok asing. Ini merupakan gambaran nyata betapa dalam defisit struktur industri petrokimia kita saat ini.
Jika industri petrokimia hilir dikembangkan secara serius di dalam negeri, maka akan timbul efek berantai yang positif. Industri hilir yang besar akan membutuhkan pasokan bahan baku yang stabil dan kompetitif harganya. Pada titik itulah, pembangunan industri petrokimia intermediate dan hulu di dalam negeri menjadi sebuah keniscayaan ekonomi.
Sebab, tidak mungkin industri hilir yang besar terus-menerus menggantungkan pasokan pada impor jika harga dan stabilitas pasokan tidak menentu. Logika ekonomi akan mendorong investasi di sektor hulu dan intermediate, yang kemudian akan membentuk rantai pasok terintegrasi, menumbuhkan klaster industri, serta menciptakan lapangan kerja baru dalam jumlah yang tidak sedikit.
Masalah: RIPIN yang Hanya di Atas Kertas
Sebenarnya pemerintah telah memiliki rencana induk. Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 secara tegas menetapkan industri petrokimia sebagai sektor prioritas. Dokumen ini disusun secara kolektif oleh Kementerian Perindustrian, badan usaha milik negara, asosiasi pengusaha, hingga perguruan tinggi. Terdapat target-target ambisius tentang pengurangan ketergantungan impor dan pembangunan klaster petrokimia terintegrasi dari Sabang sampai Merauke.
Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa hampir satu dekade berlalu, implementasinya belum terasa secara signifikan. Setiap institusi dan lembaga cenderung berjalan sendiri-sendiri dengan peta jalan masing-masing, yang kerap kali tumpang tindih, bahkan bertolak belakang satu sama lain. Inilah yang disebut para pelaku industri sebagai fenomena silo, setiap pihak bekerja dalam kotaknya sendiri tanpa koordinasi yang memadai.
Akar masalahnya bukan pada isi RIPIN, melainkan pada tata kelola implementasinya. Tidak ada mekanisme monitoring yang mengikat. Tidak ada evaluasi berkala yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Akibatnya, dokumen sebaik apapun tidak akan pernah menghasilkan perubahan jika tidak dieksekusi dengan disiplin kolektif.
Solusi: Menghidupkan Kembali RIPIN sebagai Rujukan Tunggal
Lalu apa yang harus dilakukan? Bukan menyusun rencana baru dari nol, karena rencana induk sudah ada. Yang diperlukan adalah menghidupkan kembali RIPIN dengan cara-cara berikut.
• Pertama, RIPIN harus menjadi rujukan tunggal yang mengikat semua pihak. Bukan hanya dokumen teknis di kementerian, tetapi landasan bersama bagi pemerintah sebagai regulator, badan usaha milik negara, swasta nasional dan asing, perguruan tinggi, asosiasi industri, hingga lembaga riset. Sehingga diperlukan "alignment" para pihak terkait dan setiap peta jalan sektoral harus diturunkan dari RIPIN, bukan berjalan paralel, apalagi bertentangan.
• Kedua, diperlukan mekanisme evaluasi dan perbaikan secara berkala. Setiap tahun, atau setidaknya setiap dua tahun sekali, seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama untuk melihat progres, mengidentifikasi hambatan, mencari solusi, dan menyesuaikan rencana jika diperlukan.
• Ketiga, perlu dibentuk tim pelaksana lintas kementerian dan lintas sektor yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab jelas. Tim ini tidak boleh menjadi birokrasi tambahan yang lamban, tetapi menjadi task force yang fokus pada percepatan proyek-proyek strategis dan penyelesaian hambatan regulasi.
• Keempat, pemerintah perlu memberikan insentif yang jelas bagi investor yang bersedia membangun fasilitas petrokimia di dalam negeri, terutama untuk produk-produk yang selama ini volumenya besar. Kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan insentif fiskal adalah faktor penentu.
Jika langkah-langkah ini dijalankan dengan konsisten, RIPIN akan hidup sebagai instrumen eksekusi yang mengikat semua pihak. Pada titik itulah, neraca industri petrokimia Indonesia yang optimal dapat dicapai. Namun semua itu hanya akan terwujud jika seluruh pemangku kepentingan bersedia bergerak dalam satu arah yang sama, meninggalkan kebiasaan berjalan sendiri-sendiri dengan roadmap masing-masing.
(miq/miq)
Add
as a preferred
source on Google
