Jakarta -
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah serius menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah RI. MPR menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi karhutla di RI.
"Ya, kalau kami memperhatikan informasi dan berita tentang karhutla yang sekarang berkembang terjadi di Kalimantan, di Sumatra, sebagian terjadi di Pulau Jawa dan Papua. Kondisinya memang sangat memprihatinkan," kata Muzani di kediamannya, kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Muzani menyinggung karhutla memasuki kawasan sensitif seperti kawasan konservasi. Kendati demikian Muzani menilai ada keseriusan pemerintah dalam menangani karhutla.
"Kemudian terjadi perluasan area, kemudian mulai membakar atau memasuki wilayah-wilayah yang sensitif seperti kawasan hutan dan seterusnya, kawasan hutan konservasi dan seterusnya," ujar Muzani.
"Tetapi juga kami melihat ada keseriusan pemerintah dalam melakukan penanganan ini, meskipun medan di lapangan tentu saja tidak mudah karena medan yang begitu luas dan area yang begitu terbentang," tambahnya.
Ia mengatakan menangani karhutla tak mudah, tetapi aparat TNI hingga Polri terus bekerja dengan baik. Ia memandang ada keseriusan yang diperlihatkan.
"Kemudian kekeringan yang begitu intensif, sumber-sumber air juga sulit didapatkan sehingga ini agak tidak gampang. Tapi saya melihat semangat dari aparat-aparat, baik TNI, Polri, ataupun mereka yang menangani persoalan karhutla ini dengan sungguh-sungguh," katanya.
Muzani pun menyampaikan terima kasih atas kinerja semua pihak yang berjibaku menangani karhutla. Muzani menyebut perlu ada dukungan yang diberikan hingga permasalahan karhutla di RI tuntas.
"Karena itu kami berterima kasih kepada semua yang terlibat dalam persoalan ini. Menangani ini tentu saja juga penuh risiko. Kami minta agar kehati-hatian tetap dilakukan dan bantuan serta support kepada mereka terus dilakukan oleh masyarakat," ujar Muzani.
"Support dan bantuan yang diterima oleh masyarakat juga menurut saya cukup bagus dalam memberikan tugas dan kelancaran tentang persoalan ini," imbuhnya.
(dwr/lir)
