Jakarta -
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan catatan selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Misbakhun bicara mengenai tantangan yang dilalui pemerintah yang satu per satu bisa diselesaikan.
"Pak Prabowo dilantik di tanggal 20 (Oktober) itu kan menjalankan APBN yang lama, dan situasi, situasi kita menghadapi situasi yang penuh tantangan, situasi di mana daya beli mendapatkan tekanan, kemudian pertumbuhan itu juga mengalami tekanan yang sama, semuanya masih dalam kaitan orang bicara tentang scary effect, yang datang dari mana? Post pandemi COVID," ujar Misbakhun kepada detikcom yang tayang dalam Program Jejak Pradana, Selasa (14/10/2025).
Menurutnya, dalam masa transisi, pemerintahan Prabowo-Gibran harus merapikan dan menyelesaikan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya ada namun belum terselesaikan. Dia mengatakan pemerintahan Prabowo menghadapi beberapa kali tantangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia memberikan contoh ketika ada data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mengatakan bahwa simpanan warga kelas menengah Indonesia itu yang tadinya 3,4 turun menjadi 2,5, dan turun lagi menjadi 1,7. Kemudian, pada saat yang sama ada kenaikan PPN menjadi 12 persen sehingga memicu berbagai pro-kontra di masyarakat.
Hal-hal itu, katanya, bisa diatasi Prabowo dengan keputusan Prabowo yang akhirnya memutuskan kenaikan PPN untuk barang-barang mewah dan impor barang tertentu.
"Presiden ingin ada relaksasi terhadap kenaikan yang 12 persen itu, tekanan pajak ini dikhawatirkan akan memberikan tekanan lebih berarti terhadap daya beli, sudah daya beli mengalami tekanan nanti dikenakan PPN, mereka akan mengalami tekanan lebih lanjut, ini yang kita hindari, situasi detail itu akhirnya kita ketahui, dan Bapak Presiden akhirnya memutuskan PPN tetap naik hanya untuk barang mewah, impor barang tertentu yang sifatnya mewah, dan keinginan Bapak Presiden yang tidak ingin membuat rakyat susah itu tersampaikan," ucapnya.
Tantangan selanjutnya adalah pemerintahan Prabowo menginginkan program makanan bergizi gratis (MBG) untuk anak-anak tetapi APBN nya masih memakai APBN lama. Lagi-lagi, kata Misbakhun hal itu bisa diatasi Prabowo dengan mengeluarkan kebijakan efisiensi.
"Kemudian ada situasi bahwa Bapak Presiden harus menjalankan APBN yang pada saat APBN disusun, beliau mempunyai keinginan untuk mewujudkan makan bergizi gratis dengan konstren di ruang fiskal anggaran yang terbatas, maka ada ide mengenai efisiensi, sebenarnya bukan murni efisiensi, itu adalah sebuah relokasi, Bapak Presiden ingin efisiensi anggaran tertentu, tapi relokasikan ke tempat lain yang lebih produktif," katanya.
Jejak Pradana adalah potret dedikasi setahun pertama untuk negeri. Talk show inspiratif ini akan menghadirkan pemangku kepentingan dari pemerintah maupun swasta yang berdedikasi memajukan negeri dalam setahun terakhir. Saksikan konten lengkapnya di detik.com/jejak-pradana.
(zap/imk)
