Jakarta -
Komisi II DPR RI meminta agar KPI (key performance indicator) atau indikator kinerja dari aparatur sipil negara (ASN) ditingkatkan guna memperbaiki kualitas hasil kerja mereka. Komisi II DPR menyinggung mentalitas sebagian ASN yang selama ini masih menjadi sorotan.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dalam rapat kerja bersama KemenPAN-RB, BKN, LAN, dan sejumlah pihak lainnya, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
"Kita ke depan mungkin, Ibu MenPAN-RB dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini, perlu meningkatkan sedikit KPI (key performance indicator) kepada seluruh birokrasi kita, ASN kita, apakah itu pegawai negeri sipil (PNS) termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," ujar Rifqinizamy.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rifqinizamy kemudian menyinggung soal ASN yang tidak bisa kompetitif jika dibandingkan dengan pegawai swasta. Dia menekankan, jika ASN tidak bisa mencapai KPI, perlu ada hukuman.
"Karena itu, ini PR kita semua, kita kan sudah memasukkan dalam Prolegnas RUU ASN ke depan. Agar nanti di RUU ASN itu coba kita pikirin deh, di swasta orang bisa kompetitif kok, Pegawai Negeri ASN nggak bisa kompetitif? Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas," sebutnya.
"Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI, bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini yang sekarang jadi beban kita di daerah," tambah dia.
Politikus Partai NasDem ini menyoroti digitalisasi yang telah dilakukan tidak meningkatkan performa. Dia menilai mentalitas ASN-nya belum berubah meskipun ada digitalisasi.
"Ekosistem digitalnya belum berubah, mentalitas sumber daya manusianya nggak berubah, masih ngabsen, pulang, ngopi, sore ngabsen lagi," sebutnya.
Lebih lanjut, Rifqinizamy juga menyinggung besarnya beban anggaran daerah untuk gaji pegawai. kondisi itu, menurut dia, berpotensi mengurangi anggaran untuk pelayanan kebutuhan masyarakat lainnya.
"Kalau kita pertahankan terus, kita memanusiakan para ASN, termasuk PPPK di dalamnya, tapi pada sisi yang lain kita sedang zalim dengan rakyat yang lebih membutuhkan. Sekolah nggak bisa diperbaiki, kesehatan nggak bisa diurus, jalan rusak nggak bisa kita apa-apain," tuturnya.
Simak juga Video 'ASN Aktif Jadi Tersangka Kasus Penipuan SK Palsu di Gresik':
(ial/knv)
