Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan, musim kemarau yang akan berlangsung pada 2026 tidak bisa disamakan dengan fenomena kemarau ekstrem akibat El Nino kuat seperti yang terjadi pada 2015 maupun 2023. Pemerintah pun optimistis produksi pangan nasional tetap terjaga dan target swasembada pangan dapat dipertahankan.
Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi mengatakan, berdasarkan pemantauan data iklim dari BMKG dan satelit NOAA, kondisi kemarau tahun 2026 diperkirakan masih berada dalam level yang lebih terkendali dibandingkan dua periode sebelumnya yang sempat menekan produksi pertanian.
"Kalau melihat data yang kami pantau setiap hari, kondisi 2026 tidak seberat 2015 dan juga tidak seberat 2023. Karena itu yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, bukan menimbulkan kekhawatiran berlebihan," kata Suwandi dalam keterangannya, dikutip Rabu (17/6/2026).
Menurut dia, sektor pangan menjadi salah satu fondasi utama ketahanan nasional sehingga pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi tantangan iklim.
"Pangan bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi kebutuhan strategis bangsa. Menjaga pangan berarti menjaga kedaulatan dan masa depan negara," ujarnya.
Ia menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sektor pertanian menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional lima tahun ke depan. Selain mendukung target swasembada pangan, sektor ini juga menopang Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan biofuel, hingga hilirisasi pertanian.
Suwandi menilai Indonesia memasuki musim kemarau dengan kesiapan yang jauh lebih baik, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai program penguatan produksi telah dijalankan mulai dari optimasi lahan, cetak sawah, pembangunan dan pengembangan irigasi perpompaan, penyediaan benih unggul, hingga penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Meski kondisi iklim diperkirakan lebih terkendali, Kementan tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat periode Juli hingga September merupakan puncak musim kemarau di Indonesia. Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman bahkan telah menginstruksikan seluruh pemerintah daerah sejak awal tahun, untuk memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kekeringan.
Melalui surat kepada gubernur dan bupati pada 9 Maret 2026, pemerintah daerah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan, memperkuat sistem peringatan dini, memperbaiki jaringan irigasi, melakukan normalisasi saluran air, hingga mengoptimalkan pemanfaatan embung dan waduk.
"Kita minta daerah melakukan pemetaan wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan sehingga langkah-langkah penyelamatan bisa dilakukan lebih cepat dan lebih tepat," jelas Suwandi.
Selain itu, Kementan terus memperbarui informasi cuaca dan iklim melalui pemantauan BMKG dan satelit NOAA, agar petani dapat menyesuaikan pola tanam dengan kondisi lapangan. Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai varietas unggul yang lebih tahan terhadap kondisi kekeringan, seperti Inpari, Inpago, Situ Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, dan sejumlah varietas genjah lainnya.
Di sisi adaptasi, pemerintah mendorong penggunaan teknologi hemat air, varietas berumur pendek, percepatan tanam setelah panen, serta pengaturan pola tanam yang lebih efisien.
Salah satu strategi yang terus didorong adalah peningkatan indeks pertanaman melalui percepatan masa tanam. Kementan menargetkan jeda antara panen dan tanam kembali tidak lebih dari 14 hari, agar frekuensi tanam meningkat.
"Kalau selama ini tanam dua kali setahun, kita dorong menjadi tiga kali. Yang sebelumnya satu kali kita dorong menjadi dua kali. Dengan lahan yang sama, produksi bisa meningkat karena frekuensi tanamnya bertambah," ujarnya.
Petani juga didorong memanfaatkan lahan secara lebih optimal melalui pola tumpang sari dengan komoditas seperti kacang tanah, kacang hijau, maupun sayuran untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan.
Menariknya, menurut Suwandi, musim kemarau tidak selalu identik dengan penurunan produksi pertanian. Dengan pengelolaan air yang baik, kondisi cuaca kering justru bisa menjadi peluang untuk meningkatkan hasil panen.
"Di saat musim kemarau, pencahayaan matahari sangat baik sehingga produktivitas tanaman bisa meningkat. Ini justru menjadi peluang untuk meningkatkan produksi apabila dikelola dengan teknologi yang tepat," ucap dia.
Adapun untuk memperkuat mitigasi, pemerintah terus mengembangkan sistem irigasi perpompaan yang menjadi salah satu andalan menghadapi perubahan iklim. Tahun ini pemerintah menyiapkan tambahan pompa yang mampu melayani sekitar satu juta hektare lahan pertanian. Program tersebut melengkapi sistem perpompaan yang sebelumnya telah mendukung pengairan sekitar dua juta hektare lahan di berbagai daerah.
"Kekuatan utama kita menghadapi musim kemarau adalah sistem perpompaan, pengelolaan sumber air dari waduk, embung, sungai maupun sumur yang terhubung dengan teknologi dan energi yang memadai," ujar Suwandi.
Kementan juga memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, PLN, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna memastikan ketersediaan air dan energi untuk mendukung operasional pompa di lapangan.
Di sisi perlindungan petani, pemerintah menyiapkan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan nilai pertanggungan hingga Rp6 juta per hektare, bagi lahan yang mengalami gagal panen akibat bencana. Petani terdampak kekeringan juga akan mendapatkan bantuan benih gratis, sarana produksi, alat dan mesin pertanian, serta pendampingan percepatan tanam kembali.
Untuk mendukung kesiapsiagaan nasional, pemerintah mengalokasikan sekitar 57 ribu unit pompa air dan berbagai alat mesin pertanian lainnya sepanjang 2026.
Dengan berbagai langkah tersebut, Kementan meyakini produksi pangan nasional tetap dapat terjaga meski menghadapi tantangan musim kemarau.
(dce)
Add
as a preferred
source on Google
