Jakarta -
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengemudi ojek online dan buruh yang selalu bersama Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kapolri berharap ojol dan buruh terus menjadi sabuk kamtibmas.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan buruh dan pengemudi ojek online yang senantiasa membersamai Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban tetap kondusif. Teruslah menjadi 'sabuk kamtibmas' yang mampu menjadi pelopor dan teladan dalam menjaga ketertiban serta keamanan, sehingga situasi yang nyaman dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat," kata Kapolri saat memimpin apel ojol dan buruh kamtibmas di Palembang, Sumsel, Minggu (8/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kapolri meminta ojol dan buruh untuk menjadikan Polri sebagai mitra strategis. Kolaborasi itu dilakukan semata-mata untuk mendukung visi Indonesia 2045.
"Jadikan Polri sebagai sahabat dan mitra strategis dalam menjaga stabilitas kamtibmas tetap kondusif, sehingga dapat mendukung tercapainya visi 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045'," ujar Kapolri.
Kapolri dalam kesempatan itu menekankan mengenai peran penting buruh dan ojol dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Buruh dinilai menjadi penggerak utama roda produksi yang menopang aktivitas industri dan pembangunan ekonomi.
"Sementara itu, pengemudi ojek online berperan sebagai penghubung antara UMKM dan konsumen, sehingga mendorong perputaran ekonomi, khususnya pada sektor menengah ke bawah," kata Kapolri.
Kapolri menyampaikan pemerintah juga telah melakukan penyesuaian UMP 2026 guna meningkatkan kesejahteraan buruh. Selain itu, kata dia, pemerintah juga memperkuat program jaminan kehilangan pekerjaan dan manfaat jaminan kecelakaan kerja.
"Apabila diperlukan, Polri juga menyediakan akses Rumah Sakit Bhayangkara guna mendukung pelayanan kesehatan bagi buruh maupun rekan-rekan ojek online," imbuh Kapolri.
Sejalan dengan komitmen itu, Kapolri juga mengatakan pihaknya telah mengembangkan Desk Ketenagakerjaan di tingkat Polda maupun Polres, terutama di wilayah padat industri. Langkah ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di berbagai daerah Indonesia.
"Desk ini memiliki kemampuan setara tingkat pusat, sehingga permasalahan hubungan industrial dan ketenagakerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat," kata Kapolri.
(knv/gbr)
