Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung buka-bukaan soal perkembangan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026. Pramono saat ini masih menanti hasil pembahasan antara pihak pengusaha dan pihak buruh di Dewan Pengupahan Daerah terkait penentuan besaran UMP 2026 di Jakarta.
"Terkait UMP 2026, pembahasan masih berlangsung antara pengusaha dengan buruh, kami masih menunggu hasilnya," kata Pramono saat ditemui wartawan di Rusun Jagakarsa, Selasa (9/12/2025).
Meski begitu, pihaknya akan menggelar rapat khusus untuk membahas penentuan UMP Jakarta di 2026.
"Minggu depan saya akan merapatkan khusus untuk UMP 2026," lanjut Pramono.
Namun, pihaknya tidak membeberkan kapan pastinya rapat khusus tersebut digelar. Tetapi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan mengambil sikap secara netral.
"Pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Jakarta yang berdiri di tengah-tengah, akan segera mengambil sikap dan keputusan terkait UMP 2026," tegasnya.
Selain itu, karena masih dibahas oleh Dewan Pengupahan Daerah, pihaknya belum menjelaskan besaran kenaikan UMP di 2026.
Sebelumnya kemarin, Pramono Anung menyampaikan, keputusan mengenai besaran UMP DKI Jakarta 2026 segera difinalisasi pada pekan ini. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat perbedaan pandangan yang signifikan antara kelompok buruh dan pengusaha.
Pramono mengakui bahwa proses finalisasi belum selesai sepenuhnya karena adanya perbedaan antara kelompok buruh dengan kelompok pengusaha terkait usulan besaran angka UMP. Menurutnya, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta harus mengambil peran sebagai wasit yang netral.
"Tetapi belum final karena memang masih ada dispute perbedaan antara kelompok buruh dengan kelompok pengusaha. Pemerintah Jakarta kan harus menjadi wasit yang adil," jelasnya.
Ia memastikan, keputusan yang diambil Pemprov DKI akan mempertimbangkan aspek keadilan, kelayakan hidup pekerja, dan keberlanjutan dunia usaha.
"Dan kami akan memutuskan secara adil untuk itu," tandas Pramono.
(chd/wur)
[Gambas:Video CNBC]
