Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Donald Trump menegaskan tidak ada pejabat pemerintah AS yang akan menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan akhir bulan ini. Keputusan Trump ini terkait dengan "pelanggaran hak asasi manusia" yang terjadi di negara tersebut.
Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan menyesalkan keputusan Trump dan menegaskan penolakannya terhadap klaim Trump bahwa warga Afrika kulit putih menghadapi penganiayaan atau tindakan rasis di negara mayoritas kulit hitam tersebut.
"Sungguh memalukan bahwa G20 akan diadakan di Afrika Selatan," kata Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social.
"Warga Afrikaner (orang-orang keturunan pemukim Belanda, serta imigran Prancis dan Jerman) dibunuh dan dibantai, dan tanah serta pertanian mereka disita secara ilegal," lanjutnya, dikutip dari Reuters.
"Tidak ada pejabat pemerintah AS yang akan hadir selama pelanggaran hak asasi manusia ini terus berlanjut. Saya berharap dapat menjadi tuan rumah G20 2026 di Miami, Florida!" kata Trump.
Wakil Presiden JD Vance, yang dijadwalkan menghadiri pertemuan para pemimpin dunia G20 di Johannesburg pada 22-23 November, tidak akan hadir lagi, menurut seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Trump telah mempermasalahkan kebijakan dalam dan luar negeri Afrika Selatan - mulai dari kebijakan pertanahannya hingga tuduhan Israel atas genosida dalam perang yang dilancarkan sekutu AS tersebut di Gaza.
Bulan lalu, Trump menetapkan batas terendah yang pernah tercatat untuk penerimaan pengungsi AS dan mengatakan bahwa orang-orang yang diterima AS sebagian besar akan berfokus pada warga Afrikaner kulit putih.
Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan mengatakan telah memperhatikan unggahan "menyesalkan" Trump di platform tersebut, dan menegaskan kembali penolakan Pretoria yang sering dinyatakan atas tuduhan bahwa warga Afrikaner mengalami penindasan.
"Klaim bahwa komunitas ini menghadapi penganiayaan tidak didukung oleh fakta," kata kementerian tersebut, seraya menambahkan bahwa masa lalu Afrika Selatan yang diwarnai ketimpangan rasial memberinya pengalaman untuk membantu dunia mengatasi perpecahan melalui platform G20. Negara kita berada di posisi unik untuk memperjuangkan masa depan solidaritas sejati di G20," katanya, seraya menambahkan bahwa negara itu berharap dapat menyelenggarakan KTT yang sukses.
Awal tahun ini, Menteri Luar Negeri Marco Rubio juga memboikot pertemuan para menteri luar negeri G20 di Afrika Selatan, yang memegang jabatan presiden G20 dari Desember 2024 hingga November 2025. Amerika Serikat akan mengambil alih jabatan presiden G20 setelah Afrika Selatan.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Deal! Trump Pulangkan Ratusan Warga Iran, Begini Sikap Teheran
