Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyambut baik aturan pembatasan akses media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. KPAI memberikan sejumlah catatan agar aturan tersebut berjalan sesuai harapan.
"Kami menyambut positif Permenkomdigi No. 9 Tahun 2026 yang bertujuan menunda akses akun anak berusia di bawah 16 tahun pada platform digital beresiko tinggi," kata Komisioner KPAI, Sylvana Apituley, kepada wartawan, Minggu (8/3/2026).
Sylvana menilai aturan ini berangkat dari statistik kekerasan berbasis online terhadap anak Indonesia yang makin mengkhawatirkan serta mengingat kerentanan anak dan tingginya ancaman berbagai bentuk kejahatan dan kekerasan online terhadap anak, terutama eksploitasi dan kekerasan seksual online termasuk prostitusi online, hingga ancaman adiksi atau kecanduan gawai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Permenkomdigi tersebut dinilai sebagai respons cepat sementara oleh pemerintah dalam rangka menyikapi kedaruratan yang timbul karena tidak efektifnya self-regulation platform digital selama ini. Kehadiran Permenkomdigi diposisikan sebagai langkah pencegahan yang berani dari pemerintah, dalam rangka memperkuat pelindungan anak di dunia digital, termasuk dari eksploitasi data karena eksperimentasi perusahaan teknologi yang berorientasi profit, maupun ancaman algoritma predator anak.
"Secara tidak langsung, Permenkomdigi 9/2026 melindungi data pribadi anak dan menegakkan kedaulatan digital anak rentan, karena ia mengurangi potensi dilakukannya panen data pribadi anak (data harvesting) oleh perusahaan teknologi sebelum mereka mencapai usia legal untuk memberikan persetujuan yang terinformasi," ujar Sylvana.
"Dengan Permenkomdigi 9/2026, pemerintah juga secara efektif memutus rantai paparan konten dewasa dan predator daring bagi anak yang kapasitas literasi digital kritisnya belum matang. Dalam konteks ini, Permenkomdigi perlu diperlakukan sebagai salah satu dari langkah mitigasi risiko yang sistemik," sambungnya.
Namun demikian, KPAI menilai bahwa Permekomdigi perlu dilengkapi dengan berbagai langkah strategis lainnya. Pertama, penundaan akses pada platform berisiko tinggi tidak boleh berarti pemutusan total akses anak terhadap informasi dan edukasi digital.
Pemerintah dinilai perlu memfasilitasi penyediaan ruang digital alternatif (safe harbor) yang aman dan edukatif, yang dikurasi secara ketat, agar anak di bawah 16 tahun tidak kehilangan haknya untuk berkembang di dunia teknologi internet.
"Lebih jauh, pemerintah perlu mendorong industri teknologi dan platform untuk menciptakan antarmuka khusus anak bawah 16 tahun yang aman, bebas algoritma adiktif dan iklan bertarget karena menerapkan prinsip safety by design," sebut Sylvana.
Kedua, anak memiliki hak atas informasi dan hak partisipasi yang dilindungi konstitusi dan UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah dinilai wajib memfasilitasi ruang bagi remaja untuk memberikan masukan pelaksanaan Permenkomdigi.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu melakukan literasi digital nasional yang massif, kreatif dan efektif, bagi anak dan orang tua, mulai dengan daerah-daerah dan kelompok dengan tingkat kerentanan tinggi. Hal ini untuk memitigasi dampak keresahan yang, sangat mungkin, akan muncul akibat kebijakan baru ini.
"Terakhir, pemerintah perlu memitigasi tiga tantangan lainnya, yaitu: potensi munculnya joki akun palsu; risiko migrasi ke platform yang tidak terdaftar (underground) atau menggunakan VPN untuk memalsukan lokasi dan usia, sehingga anak makin sulit diawasi dan dilindungi; mendesak platform dan penyedia layanan (PSE) agar terus berkomitmen dan bekerjasama secara maksimal dan efektif dalam melindungi anak-anak Indonesia dari bahaya kejahatan dan kekerasan di dunia digital," imbuhnya.
Simak juga Video 'TikTok soal Pemerintah RI Batasi Medsos: Kami Masih Menunggu':
(rfs/dhn)
