Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, data pemutusan hubungan kerja (PHK) kini mengacu pada satu pintu, yakni data BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan demi menjamin keakuratan dan validitas data.
"Data itu kan kita bicara validitas nomor satu. Jadi kita harus berdasar kepada data yang valid. BPJS Ketenagakerjaan, karena kemudian kita sudah ada program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), penebalan manfaat untuk JKP. Maka kita melihat sekarang, karena ada benefit JKP itu, perusahaan juga menjadikan itu sebagai suatu peluang untuk safety net (jaring pengaman) buat pekerja mereka," kata Yassierli saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Ia mengatakan, keberadaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) membuat data yang dihimpun BPJS Ketenagakerjaan lebih komprehensif dan bisa dijadikan rujukan utama oleh pemerintah.
"Sehingga kita melihat datanya itu akan lebih luas dan akan bisa kita jadikan sebagai patokan. Itu satu," ujarnya.
Meski demikian, Kementerian Ketenagakerjaan tetap membuka kemungkinan mendapat laporan dari dinas-dinas ketenagakerjaan di daerah. Namun, acuan utama tetap pada data yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan.
"Datanya ada di kami. Tapi kan semangat di media bukan semangat PHK, tapi semangat bagaimana kita berkoordinasi dengan kementerian koperasi, kita menyiapkan sertifikasi buat pengelola koperasi dan seterusnya, sehingga mereka bisa menjadi peluang untuk penciptaan lapangan kerja baru," imbuh dia.
Lebih lanjut, Yassierli mengingatkan agar pemberitaan di media tidak melulu berfokus pada angka PHK, karena menurutnya hal itu bisa membentuk narasi pesimisme di masyarakat.
"Kita koordinasi dengan Kementerian ESDM, (terkait) hilirisasi, akan ada sekian ratus ribu pekerja, lapangan kerja yang baru. Kita komunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian. Menurut saya, itu yang harus kita viralkan. Jangan PHK terus, nanti kasihan teman-teman... karena yang kita bangun itu adalah semangat pesimis nanti terhadap bangsa ini," tegasnya.
Ia juga menyampaikan, Kemnaker tidak berencana merilis data PHK setiap bulan karena khawatir justru akan memicu kekhawatiran yang berlebihan di publik.
"Makanya kami juga nggak 'oke tiap bulan kita keluarkan data PHK-PHK', nanti yang kita bangun itu bukan optimisme, tapi pesimisme. Bisa dipahami ya," pungkasnya.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Prabowo Perintahkan Korban PHK Tetap Dapat 60% Upah, Buruh Ucap Ini
