Jakarta -
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI terus mendorong percepatan persiapan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Seimanggaris di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Pembangunan PLBN tersebut tidak hanya diproyeksikan sebagai pintu perlintasan resmi Indonesia-Malaysia, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan Gerbang Negara. Hal ini sekaligus membuka konektivitas ekonomi Kalimantan Utara dengan kawasan kerja sama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).
Upaya tersebut ditandai dengan peninjauan dua alternatif lokasi pembangunan PLBN Seimanggaris oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin bersama Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara Siti Metrianda Akuan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi dari berbagai aspek, mulai dari kondisi lahan, aksesibilitas, konektivitas lintas batas, hingga kesesuaiannya dengan rencana pengembangan kawasan.
Ia mengatakan BNPP RI saat ini tengah mengkaji lokasi yang paling layak secara teknis maupun strategis agar pembangunan PLBN Seimanggaris dapat terintegrasi dengan titik masuk dan keluar (entry-exit point) di wilayah Malaysia.
"Kami telah meninjau dua alternatif lokasi PLBN Seimanggaris. Selanjutnya perlu dipastikan titik yang paling tepat secara teknis dan strategis, termasuk kesesuaiannya dengan entry-exit point di sisi Malaysia, sehingga gerbang kedua negara dapat terhubung dalam satu sistem perlintasan yang terpadu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/7/2026).
Ia menjelaskan penetapan titik perlintasan bersama Indonesia dan Malaysia menjadi salah satu syarat utama dalam pemenuhan readiness criteria pembangunan PLBN.
Karena itu, BNPP RI akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Nunukan, serta membangun komunikasi bilateral dengan Pemerintah Malaysia untuk mempercepat seluruh proses persiapan pembangunan.
Selain koordinasi lintas pihak, BNPP RI juga mendorong agar pembahasan pembangunan PLBN Seimanggaris menjadi salah satu agenda prioritas dalam forum Pertemuan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo).
Menurutnya, forum tersebut dapat menjadi wadah strategis untuk mempercepat tercapainya kesepahaman kedua negara terkait lokasi titik perlintasan.
"Pemerintah daerah kami dorong untuk membawa pembahasan PLBN Seimanggaris ke dalam agenda Sosek Malindo. Semakin cepat terdapat kesepahaman mengenai titik perlintasan, semakin cepat pula readiness criteria dapat dituntaskan dan tahapan pembangunan dapat dilanjutkan," katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pembangunan PLBN Seimanggaris tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur perlintasan negara.
Dalam konsep Sistem Gerbang Negara Indonesia (SGNI), PLBN diposisikan sebagai simpul tata kelola Gerbang Negara yang mengintegrasikan pelayanan kepabeanan, keimigrasian, karantina, keamanan, konektivitas, hingga pengembangan kawasan dan ekonomi perbatasan.
Pengembangan tersebut juga didukung melalui penataan ruang kawasan perbatasan dengan keberadaan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Negara (PPPGN) sebagai kawasan pelayanan Gerbang Negara dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.
"Karena itu, kita tidak hanya membangun gedung PLBN. Kita membangun sebuah Gerbang Negara beserta kawasan dan jaringan ekonominya. PLBN menjadi simpul pelayanan dan pengawasan, PPPGN menjadi kawasan pengembangan gerbangnya, sementara PKSN menghubungkannya dengan pusat pertumbuhan dan pelayanan kawasan yang lebih luas," jelasnya.
Menurutnya, pendekatan tersebut memastikan pembangunan PLBN menjadi bagian dari strategi pembangunan wilayah yang terintegrasi.
Untuk kawasan Seimanggaris, Gerbang Negara nantinya diharapkan terhubung dengan berbagai pusat ekonomi, mulai dari sentra produksi, kawasan perkebunan kelapa sawit, industri pengolahan CPO, budidaya rumput laut, Pelabuhan Sei Ular, jaringan logistik Kalimantan Utara, hingga PKSN dan pusat pertumbuhan lainnya.
Ia menambahkan pembangunan PLBN Seimanggaris perlu dilihat dalam kerangka koridor ekonomi agar mampu meningkatkan efisiensi distribusi barang sekaligus memperluas akses pasar bagi produk unggulan daerah.
"Kita harus mulai berpikir dalam kerangka koridor ekonomi. Gerbang Negara harus tersambung dengan pusat produksi, PKSN, pelabuhan, kawasan industri, dan jaringan logistik. Dengan begitu, pembangunan PLBN benar-benar dapat menciptakan efisiensi distribusi sekaligus membuka pasar yang lebih luas bagi produk unggulan daerah," ungkapnya.
Dalam perspektif regional, Nurdin menilai PLBN Seimanggaris memiliki posisi strategis untuk memperkuat konektivitas ekonomi Kalimantan Utara dengan Sabah serta kawasan kerja sama BIMP-EAGA.
Menurutnya, kawasan perbatasan tidak hanya menjadi batas wilayah, tetapi juga memiliki peluang untuk menjadi penghubung aktivitas ekonomi antarnegara.
"Selama ini kita seolah-olah berhenti berpikir sampai Tawau. Padahal, dari Kalimantan Utara terbuka peluang untuk terhubung dengan jaringan ekonomi yang jauh lebih luas, mulai dari Sabah dan Sarawak, Brunei Darussalam, hingga Filipina melalui BIMP-EAGA. Perspektif regional seperti inilah yang harus mulai kita bangun," tegasnya.
Ke depan, BNPP RI akan terus mengawal percepatan pemenuhan readiness criteria, penetapan titik perlintasan bersama Malaysia, kesiapan lahan, penyusunan perencanaan kawasan, serta penguatan konektivitas dan infrastruktur pendukung agar pembangunan PLBN Seimanggaris dapat berjalan secara terintegrasi.
Melalui pembangunan tersebut, PLBN Seimanggaris diharapkan tidak hanya memperkuat fungsi pelayanan perbatasan, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang baru bagi masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan Utara.
Simak juga Video 'BNPP Sebut Ada 3 Desa di Nunukan Sebagian Masuk Malaysia':
(akd/ega)
