Jakarta, CNBC Indonesia - Kepulauan Svalbard milik Norwegia kini menjadi sorotan global seiring meningkatnya spekulasi bahwa wilayah Arktik ini bisa menjadi target ekspansi berikutnya bagi kekuatan besar seperti Amerika Serikat (AS) atau Rusia. Meskipun aktivitas sehari-hari di wilayah paling utara bumi ini tampak normal, para pengamat politik mulai mengkhawatirkan stabilitas kawasan tersebut setelah ambisi perluasan wilayah Presiden AS Donald Trump mencuat ke permukaan.
Wali Kota Longyearbyen, Terje Aunevik, mengakui bahwa dirinya sering menerima pertanyaan mengenai kemungkinan nasib wilayahnya akan mengikuti isu Greenland yang sempat menarik perhatian Gedung Putih. Ketertarikan global terhadap Arktik saat ini tidak lagi sekadar isu lingkungan, melainkan telah bergeser ke arah kepentingan geostrategis dan finansial yang sangat tinggi.
"Hari ini Greenland, besok Svalbard? Saya telah ditanya pertanyaan itu berkali-kali," ujar Terje Aunevik saat ditemui AFP di kantornya di Longyearbyen, dikutip Kamis (19/2/2026)
Kekhawatiran ini diperkuat oleh pernyataan diplomat tinggi Uni Eropa (UE), Kaja Kallas, dalam sebuah konferensi di Tromso, Norwegia utara. Menurutnya, posisi Arktik dalam peta geopolitik dunia telah berubah drastis dari wilayah yang terisolasi menjadi titik panas persaingan kekuatan global.
"Arktik bukan lagi sudut sunyi di peta. Ini adalah garis depan persaingan kekuatan global," kata Kallas menjelaskan situasi terkini di kawasan kutub tersebut.
Secara geografis, Svalbard memiliki nilai strategis karena mengendalikan bagian utara dari apa yang disebut sebagai "Bear Gap". Wilayah perairan ini merupakan zona maritim krusial di mana Armada Utara Rusia harus melintas untuk mencapai perairan dalam Atlantik, sehingga kontrol atas wilayah ini menjadi kunci bagi pertahanan nuklir maupun pengawasan bawah laut.
Direktur Program Keamanan Eropa di lembaga riset perdamaian SIPRI Stockholm, Barbara Kunz, menilai bahwa nilai penting Svalbard bukan terletak pada daratannya, melainkan pada perairan di sekitarnya. Hal inilah yang memicu ketegangan tersembunyi antara kepentingan Rusia dan Amerika Serikat di wilayah utara tersebut.
"Rusia ingin melindungi pencegahan nuklirnya, sehingga mereka ingin memastikan tidak ada yang bisa mendekati pantai utaranya, sementara Amerika Serikat ingin mencegah kapal selam Rusia memiliki akses ke Atlantik," tutur Kunz kepada AFP.
Meski berada di tengah pusaran persaingan kekuatan nuklir, penduduk Longyearbyen yang berasal dari sekitar 50 negara mencoba untuk tetap tenang. Salah satu karyawan toko di sana, Charlotte Bakke-Mathiesen, menyatakan bahwa warga memang lebih sering membicarakan isu Greenland dan kebijakan Trump, namun hal itu tidak mengubah ritme hidup mereka secara signifikan.
"Mungkin kita sedikit lebih banyak bicara tentang apa yang terjadi di Greenland dan dengan Trump serta segalanya, tetapi di saat yang sama saya merasa kita tidak lebih cemas dari biasanya. Kami hanya berada di gelembung kami sendiri," ungkap Bakke-Mathiesen.
Wali Kota Terje Aunevik juga menegaskan pandangan serupa bahwa kedaulatan Norwegia atas Svalbard seharusnya tetap dihormati oleh semua pihak. Ia meyakini bahwa negara-negara tetangga, termasuk Rusia yang memiliki komunitas di Barentsburg, masih bisa menerima status quo yang berlaku saat ini di bawah bendera Norwegia.
"Situasinya memang seperti ini, tapi saya tidak merasakannya sebagai ancaman. Saya sangat yakin bahwa sekutu maupun tetangga kami hidup dengan sangat baik dengan Norwegia yang memiliki kedaulatan atas pulau ini," tegas Aunevik.
Namun, tantangan hukum tetap membayangi melalui Traktat Svalbard tahun 1920 yang memberikan hak setara bagi hampir 50 negara penandatangan untuk mengeksploitasi sumber daya alam di sana. Rusia dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan provokasi di wilayah tersebut sebagai bentuk protes terhadap pengetatan kontrol yang dilakukan Oslo.
Peneliti geopolitik kutub, Mikaa Blugeon-Mered, berpendapat bahwa saat ini ancaman destabilisasi justru mungkin datang dari arah yang tidak terduga. Menurutnya, tindakan Amerika Serikat di bawah administrasi saat ini memiliki potensi yang lebih besar untuk mengguncang keseimbangan di Svalbard dibandingkan tindakan hibrida yang dilakukan Rusia selama ini.
"Bagi Norwegia, Amerika Serikat adalah kekhawatiran yang jauh lebih besar saat ini terkait Svalbard, karena ia lebih mungkin melakukan operasi yang dapat mendestabilisasi keseimbangan wilayah yang rapuh ini. Dengan pemerintahan Trump saat ini, apa pun bisa terjadi," jelas Blugeon-Mered.
Kondisi ini menandai berakhirnya konsep "eksepsionalisme Arktik" yang selama ini dianggap sebagai zona damai yang kebal dari persaingan politik internasional. Barbara Kunz menyimpulkan bahwa realitas di kutub utara telah berubah total seiring meningkatnya suhu politik dunia yang merembet hingga ke wilayah es tersebut.
"Era High North, low tension (Utara Jauh, ketegangan rendah) sudah berakhir," pungkas Kunz.
(tps/sef)
Add
as a preferred
source on Google
