Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap kebutuhan anggaran yang jauh lebih besar dibanding pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk tahun 2027.
Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara menjelaskan, kementeriannya memperoleh pagu indikatif sebesar Rp9,913 triliun untuk tahun anggaran 2027, namun angka tersebut belum mencakup berbagai kebutuhan kementerian.
"Pagu indikatif Kementerian PKP 2027 sebesar Rp9,913 triliun. Terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp913,82 miliar dan program perumahan dan kawasan permukiman sebesar Rp9 triliun," kata Ara dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (17/6/2026).
Anggaran tersebut belum memasukkan sejumlah kebutuhan penting, termasuk target pembangunan dan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Pagu indikatif 2027 belum memperhitungkan kebutuhan anggaran target 2 juta unit BSPS atau Bedah Rumah, pembangunan hunian tetap relokasi bencana di Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh, serta kebutuhan operasional dan non-operasional kementerian," ujarnya.
Artinya saat ini sejumlah program belum memperoleh alokasi memadai. Pemerintah menilai tambahan anggaran diperlukan agar target pembangunan perumahan dapat direalisasikan.
"Dalam mendukung program prioritas nasional tersebut, usulan kebutuhan anggaran Kementerian PKP tahun 2027 sebesar Rp106 triliun dengan target 2.084.465 unit," kata Ara.
Dengan kebutuhan tersebut, terdapat selisih yang cukup besar antara kebutuhan dan anggaran yang tersedia saat ini. Karena itu, kementerian meminta dukungan DPR untuk memperjuangkan tambahan anggaran.
"Dengan pagu indikatif sebesar Rp9,913 triliun, diperlukan tambahan sebesar Rp96,09 triliun untuk mencapai target tersebut," ujarnya.
Menteri PKP Maruarar Sirait ditemui wartawan di Kompleks DPR/MPR RI, Rabu 17/6/2026). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi) Foto: Menteri PKP Maruarar Sirait ditemui wartawan di Kompleks DPR/MPR RI, Rabu 17/6/2026). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)
(dce)
Add
as a preferred
source on Google
