Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dan pelaku usaha kompak mempertahankan hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS), bukan sekadar karena nilai ekspor, tetapi karena besarnya surplus dan dampaknya terhadap industri padat karya di dalam negeri. Di tengah dinamika geopolitik dan kritik publik, pasar AS dinilai terlalu strategis untuk dilepas.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, kontribusi pasar AS terhadap kinerja ekspor Indonesia sangat signifikan, terutama dari sisi surplus perdagangan.
"Kita juga kalau kadang-kadang, terutama mengenai pasar kita ke Amerika. Ekspor kita ke Amerika tahun lalu itu US$30,9 miliar, surplus kita US$18,11 miliar atau 11% ekspor kita itu adalah ke Amerika. Ekspor kita nomor satu ke China, nomor dua ke Amerika. Tetapi surplus yang paling besar kita adalah ke Amerika baru ke India," ungkap Budi dalam acara Rakornas Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Menurutnya, besarnya pasar dan surplus tersebut membuat Indonesia tidak punya pilihan selain terus menjaga hubungan dagang dengan AS, termasuk melalui upaya perjanjian perdagangan yang sudah dirintis sejak lama.
"Nah pasar yang besar ini nggak mungkin kita tinggalkan. Makanya kita tetap harus mempunyai perjanjian dagang dengan Amerika. Kita itu mau membuat perjanjian dagang dengan Amerika sejak tahun 1996, 16 Juli tahun 1996 kita itu mempunyai apa yang dinamakan TIFA, Trade and Investment Framework Agreement. TIFA ini adalah cikal bakal bagaimana kita membuat perjanjian dagang dengan Amerika," jelasnya.
"Tapi tidak mudah, setiap berunding selalu gagal. Karena Amerika tahu bahwa mereka akan menjadi pasar buat Indonesia. Dan terbukti kan bahwa pasar kita cukup besar di Amerika," sambung dia.
Budi mengatakan, proses negosiasi dengan AS telah berlangsung hampir tiga dekade tanpa hasil final, berbeda dengan kesepakatan lain yang bisa diselesaikan lebih cepat jika ada kompromi antar pihak.
"(Tahun) 1996 sampai sekarang berarti 30 tahun kita bikin perjanjian dagang dengan Amerika tidak pernah selesai. Selesai dalam waktu nggak sampai setahun itu kemudian setelah ada ART (Agreement Reciprocal Trade). Memang berunding, ya kita masing-masing harus bisa menurunkan ego kita ya. Kalau kita tidak bisa menurunkan ego kita ya berunding itu nggak akan pernah selesai," kata Budi.
Di sisi lain, Budi juga menanggapi kritik di media sosial terkait proses perjanjian dagang yang disebut melanggar konstitusi. Ia menegaskan, langkah pemerintah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Nah yang kedua, kalau kita lihat di medsos juga ramai, ada yang menyampaikan bahwa kita itu melanggar peraturan konstitusi ketika berunding atau menandatangani ART. Kalau kita lihat di undang-undang nomor 7 tahun 2014, di undang-undang perdagangan itu di pasal 83 sampai 87 itu dikatakan, pemerintah dapat melakukan perjanjian dagang internasional. Pemerintah dapat melakukan konsultasi dengan DPR selambat-lambatnya 90 hari sejak perjanjian dagang ditandatangani. Sejak ditandatangani," jelasnya.
"Jadi bukan sebelum ditandatangani. Jadi setelah ditandatangani kemudian konsultasi. Kemudian ada yang menyampaikan kenapa dasar hukumnya Perpres bukan undang-undang. Loh dasar hukumnya belum selesai. Kan konsultasi dulu kemudian akan ditetapkan dalam perpres atau undang-undang tergantung dari hasil konsultasi dengan DPR. Nah itu mungkin yang harus kita jelaskan ke publik, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh presiden itu sesuai aturan semuanya, sesuai konstitusi," tegas dia.
Lebih lanjut, ia menekankan ekspor Indonesia ke AS didominasi sektor manufaktur padat karya, seperti tekstil hingga alas kaki, yang menyerap banyak tenaga kerja.
"Dan sekali lagi saya sampaikan, kita mempunyai pasar yang besar di Amerika, kita harus menyelamatkan pasar itu. Saya kira Bapak Ibu setuju karena ekspor kita ke Amerika pun juga kebanyakan industri manufaktur padat karya ya. Kita ekspor tekstil, produk tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan sebagainya. Nah itu yang sekarang kita lakukan dengan Amerika," katanya.
Sikap Pengusaha
Senada, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyebut posisi AS tetap krusial, meskipun bukan tujuan ekspor terbesar Indonesia.
"Tentu teman-teman semua, bapak ibu-ibu sudah tahu bahwa ekspor yang terbesar adalah ke China, yang pertama. Yang kedua adalah ke Amerika, ini dua negara adi kuasa," kata Anindya dalam kesempatan yang sama.
Menurutnya, besarnya surplus membuat AS menjadi mitra dagang yang tidak bisa diabaikan.
"Apalagi kenapa banyak yang menanyakan, kenapa bolak-balik ke Amerika sering sekali? Karena Amerika walaupun nomor dua, surplusnya itu nomor satu. Jadi istilahnya kalau kita berusaha ada klien yang seperti itu ya kita mesti dengarkan, suka atau tidak suka," ujarnya.
Ia pun mengapresiasi langkah pemerintah yang terus menjaga hubungan dagang dengan AS di tengah berbagai tantangan global.
"Nah, inilah yang kami apresiasi pemerintah yang terus menjalin hubungan yang baik walaupun tentu tidak tanpa kritikan dan resiko. Apalagi ketika bicara dengan geopolitik seperti ini. Jadi kami berterima kasih," ucap dia.
Ke depan, Kadin berharap pembukaan akses pasar tidak hanya dinikmati oleh eksportir besar, tetapi juga pelaku usaha yang belum menembus pasar global.
"Nah, dalam konteks itulah pada hari ini saya berharap bersama teman-teman sekalian bagaimana kita bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa pembukaan akses pasar ini dinikmati oleh banyak pihak. Bukan saja yang sudah ekspor tapi yang belum ekspor," pungkasnya.
Foto: Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam acara Rakornas Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis (30/4/2026). (CNBC Indoensia/Martyasi Rizky)
(dce)
Add
as a preferred
source on Google
